SISTEM pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dituntut beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Jika tidak, bukannya menjadi ajang kontestasi demokrasi, pilkada akan menjelma jadi episentrum malapetaka.
Aturan main pilkada saat ini belum sepenuhnya mengintegrasikan kondisi pandemi covid-19. Adaptasi baru seba tas di tingkat peraturan Ko misi Pemilihan Umum lewat PKPU No 6 Tahun 2020 yang diperbarui dengan PKPU 10/2020 yang isinya tentang kewajiban protokol kesehatan dalam seluruh tahapan pilkada.
Sayangnya, aturan ini tumpul dalam implementasi. Tahapan pendaftaran bakal pasangan calon menjadi gambaran bagaimana aturan ini tak bergigi. Badan Pengawas Pemilu mendapati 243 pelanggaran protokol kesehatan, yakni arak-arakan atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
Persoalannya, aturan yang tidak dipatuhi ini tidak memuat sanksi jika paslon melanggar protokol kesehatan. Sanksi mengenai pelanggaran protokol kesehatan tetap mengacu pada UU No 6 Tahun 2008 tentang Kekerantinaan Kesehatan.
Jelas tidak akan efektif, karena ketentuan sanksi ditujukan bagi perorangan, bukan paslon pilkada. Para kontestan ini akan lebih takut ancaman diskualifi kasi pencalonan ketimbang ancaman pidana. Apalagi ancaman pidana tidak langsung serta-merta menyasar para kontestan.
Karena itulah butuh perubahan mendasar dalam aturan main pilkada tahun ini. Butuh sanksi tegas bagi paslon pelanggar protokol kesehatan. Becermin pada masa pendaftaran, tidak bisa berharap pada kesadaran dan kebijaksanaan paslon.
Aturan main pilkada harus diilhami dengan perspektif yang benar-benar berbeda. Aturan yang mampu mencegah pengumpulan massa dan menimbulkan kerumunan. Kontestasi politik yang akrab dengan pengerahan massa mesti disingkirkan.
Bahkan, jika dirasa tidak cukup dengan revisi PKPU, pemerintah bersama DPR harus bekerja keras merevisi UU Pilkada agar bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19.
Bila perlu, karena kampanye akan mulai digelar pada 26 September, Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Belum berubahnya UU Pilkada juga yang menjadi alasan KPU masih memperbolehkan konser musik dalam kampanye pilkada.
Undang-Undang Pilkada memang memerinci jenis kampanye termasuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kegiatan lain itulah yang diperjelas lagi dalam peraturan KPU.
Dalam Pasal 63 ayat (1) PKPU No 10/2020 disebutkan ada tujuh kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye, antara lain rapat umum, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik), serta kegiatan olahraga (gerak jalan santai dan/atau sepeda santai). PKPU itu menginduk pada UU No 10 Tahun 2016, dan terakhir diperbarui dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.
Sebelum memasuki masa kampanye, KPU harus berjibaku untuk menyempurnakan aturan progresif dan adaptif guna melarang kegiatan yang bisa mengumpulkan massa.
Aturan main yang jelas dan tegas, serta didesain untuk menghindari penumpukan atau pertemuan massa dan lebih mengutamakan kampanye yang termediasi.
Yang harus ditanamkan kepada para penyelenggara dan kontestan pilkada, pandemi covid-19 memang menuntut semuanya beradaptasi, tidak terkecuali kampanye politik.
Unjuk kekuatan politik bukan lagi dengan banyakbanyakan mengumpulkan massa, tetapi bagaimana mendesain kampanye yang lebih pada pemberdayaan rakyat.
