ADA hasil survei menarik yang diungkapkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo ketika rapat dengan Komisi VIII DPR, awal bulan ini.
Menurut Doni, terdapat lima provinsi yang warganya paling tidak percaya dengan pendemi covid-19. Kelima provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.
Kebetulan, di kelima provinsi itu pula tingkat penularan covid-19 masuk deretan papan atas nasional, alias paling tinggi. Kemudian, baru-baru ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkap hanya sekitar 15% warganya yang benar-benar percaya bahaya covid-19.
Berdasarkan survei, separuh warga Kota Bogor masih bingung apakah covid-19 nyata atau hanya konspirasi. Banyaknya masyarakat yang tidak percaya atas bahaya covid-19 mengherankan.
Padahal, lebih dari 100 dokter telah gugur dan angkanya terus bertambah. Belum lagi tenaga kesehatan lainnya yang bertumbangan karena pasien covid-19 semakin membanjir. Tingkat kematian akibat covid-19 di Indonesia mencapai 3,99%, lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia yang sebesar 3,18%.
Tingkat kematian yang disebabkan virus korona di negeri ini bahkan sempat mencapai 4,2% pada pekan lalu. Dalam tempo 6 bulan, sudah 8.841 warga Indonesia meninggal dunia akibat covid-19.
Akan tetapi, masih ada yang tidak percaya bahaya wabah tersebut. Tentu ada yang salah dengan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah terus-menerus memperingatkan bahwa protokol kesehatan tidak bisa ditawartawar.
Namun, masyarakat menyaksikan parade pelanggaran protokol oleh calon-calon pemimpin daerah yang maju ke pilkada. Hingga kini tidak ada satu pun dari mereka yang kena sanksi keras.
Yang ada hanya teguran, walaupun memang diembel-embeli dengan kata ‘keras’. Pemerintah berkali-kali menyebut kesehatan merupakan prioritas, setelah itu baru perekonomian.
Dengan demikian, mau tidak mau laju penularan dan penyebaran covid-19 harus bisa ditekan. Yang terjadi, ketika laju penularan covid-19 dan kematian terus meningkat, pemerintah pusat dan daerah malah sibuk berselisih tentang kebijakan yang baru saja dikeluarkan untuk mengerem.
Seperti yang terjadi ketika Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pro-kontra di kalangan internal pemerintah muncul karena kebijakan diumumkan tanpa ada koordinasi sebelumnya.
Publik akan mudah menerjemahkannya dengan betapa pemerintah pun tidak sepakat tentang kondisi kedaruratan kesehatan akibat covid-19. Tingkah polah para elite tersebut mempertontonkan dagelan wabah korona yang tidak lucu, bahkan
berbahaya karena bisa meng giring masyarakat semakin jauh dari aura krisis pandemi.
Untuk bisa mengatasi krisis, kesamaan pemahaman harus dicapai terlebih dahulu dan dengan cepat. Satu yang bisa dipastikan, mengatasi wabah korona merupakan kerja bareng, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.
Protokol kesehatan covid-19 pun mensyaratkan demikian. Satu orang saja melanggar protokol di sebuah tempat, semua orang lainnya di tempat itu terancam tertular covid-19. Elite merupakan yang terdepan untuk memberikan teladan kerja bareng, bahu-membahu, sekaligus menyingkirkan ego.
Disiplin benarbenar ditegakkan dengan sanksi yang keras. Apalagi sanksi untuk kalangan elite. Buat mereka ini bukan masanya lagi sosialisasi. Tidak boleh ada ampun. Dari situ, masyarakat pasti akan mengikuti.
