Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Pilkada Bisa Jadi Duka Rakyat

07/9/2020 05:00

PROTOKOL kesehatan diabaikan dengan kesadaran penuh selama ma sa pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah. Dikhawatirkan, pesta pilkada malah bersalin rupa menjadi duka rakyat jika pelanggaran dibiarkan tanpa sanksi.

Kesan pembiaran sangat kental terasa selama berlangsung pendaftaran yang di mulai 4 September hingga 6 September. Arak-arakan dan kerumunan massa berlangsung bebas tanpa ada upaya untuk mencegahnya secara maksimal.

Mencegah dan melarang arak-arakan tentu menjadi kewajiban moral pasangan calon sehingga pilkada tidak menjadi klaster penularan covid-19. Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, terakhir diperbarui dengan PKPU 10/2020, pendaftaran hanya dihadiri pasangan calon beserta ketua dan sekretaris partai pengusul. Pengerahan massa dilarang.

Jika masih terjadi arak-arakan dan kerumunan massa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, kewajiban aparat penegak hukum untuk mengawasinya sekaligus mengefektifkan upaya penegakan hukum. Kepala daerah tidak bisa melepas tangan karena Inpres 6/2020 juga mewajibkan mereka untuk melakukan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan.

Regulasi terkait dengan pilkada dan protokol kesehatan jangan hanya menjadi macan kertas. Indah sebatas teks, tapi tidak mampu berjalan tegak lurus. Pilkada harus sukses digelar, tapi pada sisi lain penyebaran covid-19 bisa ditangkal.

Pandemi covid-19 itulah yang menyebabkan hari pemilihan yang mestinya digelar pada 23 September diundur menjadi 9 Desember. Berbagai tahapan pilkada ditata ulang untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi. Bahkan, negara mengucurkan tambahan dana Rp5 triliun untuk keperluan penyesuaian dengan protokol kesehatan.

Penyelenggara pilkada dan pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh pelanggaran selama tahapan pendaftaran. Apalagi, ada calon peserta pilkada yang datang ke kantor KPU untuk mendaftar yang belakangan diketahui positif covid- 19. Kasus itu terjadi di Binjai, Sumatra Utara.

Evaluasi itu sangat penting karena masih ada dua tahapan ke depan yang berpotensi terjadinya kerumunan massa. Dua tahapan itu ialah kampanye dan pemungutan suara.

Cacat pada tahapan pendaftaran, jika tidak diikuti dengan evaluasi menyeluruh, bakal terulang. Langkah Menteri Dalam Negeri yang memberikan teguran kepada kepala daerah karena terjadi arakarakan dan kerumunan massa di daerah mereka patut diapresiasi. Akan tetapi, teguran saja tidak cukup, harus disertai sanksi hukum yang lebih tegas dan terukur.

Segenap komponen bangsa sudah bahu-membahu melawan covid-19 selama enam bulan terakhir. Amat disayangkan apabila segala daya dan upaya itu runtuh hanya gara-gara pasangan calon tidak mampu mengendalikan massa pendukung mereka.

Kita percaya bahwa pasangan calon yang membiarkan pendukung mereka melanggar protokol kesehatan sangat paham dampak buruknya. Namun, meski paham, mereka lebih menampilkan diri sebagai politikus ketimbang negarawan.

Sebagai politikus, pasangan calon itu sengaja memanipulasi realitas di panggung depan pendaftaran seakan-akan mereka ialah calon yang didukung akar rumput. Arak-arakan dan kerumunan massa itu merupakan bahasa simbolis dukungan tersebut.

Andai mereka negarawan, tentu tidak tega memanipulasi realitas di panggung depan hanya un tuk kepentingan keterpilihan. Saatnya rakyat cer das memilih negarawan, bukan politikus yang hanya mengejar jabatan tanpa memperhatikan ke selamatan rakyat.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.