TIDAK hanya dalam kondisi negara yang normal dan baik-baik, penyerapan anggaran daerah di saat bangsa ini tengah dilanda bencana juga masih tetap berjalan lamban. Ketika pemerintah pusat telah berupaya menggenjot belanja, respons pemerintah daerah ternyata tidak berkorelasi positif.
Hampir tidak ada beda antara serapan anggaran saat situasi genting seperti sekarang jika dibanding dengan tahun-tahun normal sebelum covid-19. Biasanya gagap dan rendah di awal dan tinggi di akhir tahun. Situasi yang ironis karena berulangkali Presiden Joko Widodo terus bicara agar situasi krisis akibat covid-19 ini harus direspons cepat.
Hingga 27 Agustus 2020, secara nasional, rata-rata realisasi APBD baru mencapai 44%. Belanja kabupaten/kota pun hanya sedikit lebih tinggi, yakni 48,8%. Presiden kembali menegaskan bahwa seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar benar-benar fokus dalam penyaluran APBD.
Realisasi APBD harus betul-betul menjadi konsentrasi harian seluruh kepala daerah. Para gubernur harus mengingatkan bupati dan wali kota yang masih rendah, baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal dan bansos.
Semua harus disegerakkan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah untuk mencegah dampak resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 tidak terlalu dalam. Tersisa waktu kurang dari sebulan mengakhiri kuartal III, sebelum negara ini secara teknis bisa memasuki fase resesi.
Penyerapan anggaran pemerintah, termasuk juga pemda, punya peran sangat vital sebagai stimulus dalam membantu menjaga daya beli masyarakat. Sekarang ini daya beli terus turun dan hasil kalkulasi sejumlah lembaga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan memasuki zona resesi di kuartal III 2020.
Proyeksi ekonomi Indonesia akan memasuki resesi memang tidak bisa dihindarkan. CoRE (Center of Reform on Economics) Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 akan kembali terkontraksi atau berada pada angka minus 2%. Begitu juga sejumlah ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 minus 3%, yang artinya Indonesia akan masuk resesi ekonomi.
Kendati demikian, tidak perlu resah menghadapi resesi. Saat ini yang terpenting ialah pemerintah mencari kebijakan tepat dan mendorong realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar dampak resesi tidak terlalu dalam sehingga menyulitkan perekonomian untuk bangkit di kuartal IV.
Indonesia memiliki waktu satu bulan untuk melakukan mitigasi dari dampak buruk resesi. Dalam periode itu, belanja negara dan daerah harus digenjot maksimal. Motor penggerak ekonomi kini di tangan pemerintah sebab swasta dan masyarakat telah babak belur sejak awal pandemi.
Konsumsi masyarakat harus didorong sehingga perekonomian nasional akan terdongkrak. Kebijakan sektor riil atau sisi permintaan harus diperbaiki, khususnya terkait tiga pelaku ekonomi, yaitu individu rumah tangga, korporasi, dan UMKM.
Perlu kerja lebih keras dan butuh upaya tegas untuk melakukan akselerasi realisasi belanja APBD, terutama yang berupa bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar ekonomi tidak terpuruk lebih dalam. Jangan biarkan Presiden hanya bisa terus-menerus mengulangi kekhawatirannya dalam menghadapi resesi ekonomi yang mengintai.
