Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Nilai Strategis Pilkada 2020

20/7/2020 05:00
Nilai Strategis Pilkada 2020
(MI/DUTA)

PILKADA 2020 memiliki nilai strategis. Inilah pilkada serentak terakhir sebelum digelar pilkada serentak nasional pada November 2024. Pilkada kali ini digelar 270 daerah, atau 49% dari total 548 jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Letak strategis pilkada kali ini bisa dilihat dari persiapan serius dari partai politik. Mesin partai mulai dipanaskan. Kemenangan pilkada dianggap sebagai batu loncatan untuk memenangi Pilpres 2024. Karena itulah, partai politik mulai memanaskan mesin politik.
 
Setiap parpol mulai menyiapkan kandidat terkuat. PDIP, misalnya, kembali mengumumkan 45 pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Jumat (17/7). Pada 19 Februari, PDIP mengumumkan 48 paslon. Pendaftaran paslon di KPU daerah dijadwalkan 4-6 September.

Paslon yang diumumkan PDIP menyedot perhatian. Ada putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, untuk calon Wali Kota Solo. Sementara itu, Partai Demokrat mereko- mendasikan putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan. Anak menteri juga ada yang ikut pilkada.

Keterlibatan anak-anak petinggi negeri ini dalam kontestasi pilkada tidak bisa serta-merta dituding sebagai politik dinasti, apalagi nepotisme. Keterlibatan itu memang tidak dilarang undang-undang, yang penting proses rekrutmen di internal partai politik dilakukan secara transparan dan demokratis. Toh, pada akhirnya kedaulatan untuk memilih ada di tangan rakyat.

Pilkada 2020 sebagai sasaran antara secara eksplisit disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati meminta para calon tidak berleha-leha dan mesti bekerja keras. Tujuan pemenangan Pilkada 2020 juga untuk mencapai target dan tujuan jangka panjang, yakni Pemilu 2024.

Kemenangan Pilkada 2020 disebut sasaran antara karena tujuan utama yang sangat penting bagi parpol ialah meraih kemenangan dalam Pemilu 2024, pemilu legislatif yang digelar bersamaan dengan pemilu presiden. Pada Pemilu 2024 tidak ada calon presiden petahana sehingga akan ada pertarungan ketat yang dipersiapkan sejak sekarang.

Nilai strategis lain Pilkada 2020 ialah pada pelaksanaannya. Inilah pemilu yang kali pertama digelar di masa pandemi covid-19. Sejak 15 Juli hingga hingga 13 Agustus, pilkada memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Ada 106 juta calon pemilih yang akan diteliti sekitar 300 ribu petugas.

Seluruh rangkaian kegiatan coklit tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan Pilkada 2020 menjadi role model, atau anutan, fondasi pemilu selanjutnya. Indonesia sudah memiliki model yang baik untuk diimplementasikan di masa yang akan datang.

Anutan lain ialah pilkada kali ini tanpa konvoi dan arak-arakan. Tim sukses hendaknya mulai memikirkan pemanfaatan teknologi komunikasi di dalam kampanye. Bila perlu, penyelenggara pemilu mulai melakukan rekayasa penggunaan e-voting sebagai ganti coblos di bilik suara.

Sebagai anutan, pilkada kali ini harus dijalankan tanpa ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, harus diselesaikan secara hukum, jangan diselesaikan secara adat. Apalagi, sudah ditemukan 369 aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran netralitas. Pelanggaran terbanyak sebesar 33% dilakukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Pelanggaran yang dilakukan bakal pasangan calon juga sudah terdeteksi. Misalnya, pembagian bansos atau masker disertai foto diri pasangan calon. Sejauh ini, pelanggaran di depan mata itu dibiarkan begitu saja.

Bawaslu sebagai institusi pengawas pemilu hendaknya mem- buka mata lebar-lebar, jangan membiarkan pelanggaran pilkada terjadi secara masif. Apalagi, anak petinggi negeri ini ikut dalam kontestasi pilkada, pengawasan mesti dilakukan ekstra ketat.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.