KEMAMPUAN manajemen dan kualitas kepemimpinan kepala daerah diuji selama pandemi covid-19. Mereka diuji dalam hal menyalurkan bantuan sosial alias bansos. Ternyata, tidak banyak kepala daerah yang lulus ujian.
Mereka tidak lulus karena data penerima bansos di daerah yang mereka pimpin amburadul. Lebih memprihatinkan lagi, banyak di antara kepala daerah yang tidak sportif. Tidak mau mengakui kesalahan, malah cuci tangan, melemparkan kesalahan ke pusat.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, tugas menteri sosial hanya menetapkan kriteria penerima bansos. Data penerima bansos berasal dari daerah, dengan verifikasi dan validasi data dilakukan di daerah sekurang-kurangnya dua tahun sekali. Data yang terverifikasi dan tervalidasi itulah yang dilaporkan kepala daerah ke pusat.
Menteri Sosial Juliari P Batubara sudah berulang kali mendesak pemerintah daerah untuk terus memperbarui data penerima bansos. Hasil pembaruan itu akan dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Imbauan itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan.
Fakta yang disodorkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat mata terbelalak. Ternyata, mayoritas, atau 286 dari 514 kabupaten/kota, belum memperbarui DTKS. Minimnya pembaruan data itu memicu penyaluran dana bansos tidak tepat sasaran. Sialnya lagi, DTKS sekarang pada umumnya data yang diverfikasi dan divalidasi pada 2015.
Hampir lima tahun data orang miskin itu tidak pernah diperbarui. Kalaupun ada data yang diperbarui, dilakukan asal-asalan, tidak dicantumkan nama dan alamatnya, juga tidak dicocokkan dengan nomor induk kependudukan.
Harus tegas dikatakan bahwa kelalaian kepala daerah itulah yang memicu kekarut-marutan penyaluran bansos saat ini. Banyak orang miskin yang tidak dapat bansos, ada pula yang terima lebih dari sekali, bahkan orang kaya tercatat sebagai penerima bansos. Jangan salahkan pusat, salahkan saja kepala daerah yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya yang miskin.
Dalam konteks itulah, baik kiranya kepala daerah belajar ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak perlu malu. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data warganya dengan cepat. Mengarahkan jajarannya, termasuk semua kepala desa, dalam hal langkah yang harus dilakukan. Nama, alamat, dan jenis program bantuan yang diterima warga diumumkan terbuka.
Andai data penerima bansos diumumkan secara terbuka, setiap saat warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri bila terjadi data ganda penerima atau bila warga berhak belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Tidaklah sulit untuk meniru yang baik dari Banyuwangi.
Saatnya kepala daerah fokus memperhatikan rakyat miskin, jangan fasih bicara kemiskinan saat kampanye saja. Rakyat jangan sekali-kali memilih kembali kepala daerah yang tidak terbukti punya kemampuan manajemen dan kualitas kepemimpinan selama pandemi covid-19.
