Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Ujian Kualitas Kepala Daerah

18/5/2020 05:00

KEMAMPUAN manajemen dan kualitas kepemimpinan kepala daerah diuji selama pandemi covid-19. Mereka diuji dalam hal menyalurkan bantuan sosial alias bansos. Ternyata, tidak banyak kepala daerah yang lulus ujian.

Mereka tidak lulus karena data penerima bansos di daerah yang mereka pimpin amburadul. Lebih memprihatinkan lagi, banyak di antara kepala daerah yang tidak sportif. Tidak mau mengakui kesalahan, malah cuci tangan, melemparkan kesalahan ke pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, tugas menteri sosial hanya menetapkan kriteria penerima bansos. Data penerima bansos berasal dari daerah, dengan verifikasi dan validasi data dilakukan di daerah sekurang-kurangnya dua tahun sekali. Data yang terverifikasi dan tervalidasi itulah yang dilaporkan kepala daerah ke pusat.

Menteri Sosial Juliari P Batubara sudah berulang kali mendesak pemerintah daerah untuk terus memperbarui data penerima bansos. Hasil pembaruan itu akan dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Imbauan itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan.

Fakta yang disodorkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat mata terbelalak. Ternyata, mayoritas, atau 286 dari 514 kabupaten/kota, belum memperbarui DTKS. Minimnya pembaruan data itu memicu penyaluran dana bansos tidak tepat sasaran. Sialnya lagi, DTKS sekarang pada umumnya data yang diverfikasi dan divalidasi pada 2015.

Hampir lima tahun data orang miskin itu tidak pernah diperbarui. Kalaupun ada data yang diperbarui, dilakukan asal-asalan, tidak dicantumkan nama dan alamatnya, juga tidak dicocokkan dengan nomor induk kependudukan.

Harus tegas dikatakan bahwa kelalaian kepala daerah itulah yang memicu kekarut-marutan penyaluran bansos saat ini. Banyak orang miskin yang tidak dapat bansos, ada pula yang terima lebih dari sekali, bahkan orang kaya tercatat sebagai penerima bansos. Jangan salahkan pusat, salahkan saja kepala daerah yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya yang miskin.

Dalam konteks itulah, baik kiranya kepala daerah belajar ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak perlu malu. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data warganya dengan cepat. Mengarahkan jajarannya, termasuk semua kepala desa, dalam hal langkah yang harus dilakukan. Nama, alamat, dan jenis program bantuan yang diterima warga diumumkan terbuka.

Andai data penerima bansos diumumkan secara terbuka, setiap saat warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri bila terjadi data ganda penerima atau bila warga berhak belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Tidaklah sulit untuk meniru yang baik dari Banyuwangi.

Saatnya kepala daerah fokus memperhatikan rakyat miskin, jangan fasih bicara kemiskinan saat kampanye saja. Rakyat jangan sekali-kali memilih kembali kepala daerah yang tidak terbukti punya kemampuan manajemen dan kualitas kepemimpinan selama pandemi covid-19.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.