Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Jangan Tutup Akses Publik

04/2/2020 05:05

BELAKANGAN ini muncul desakan dari sejumlah pihak agar pemerintah membuka akses publik atas draf rancangan undang-undang yang dibentuk dengan pendekatan omnibus law. Desakan semakin kuat sejak pemerintah menyatakan hampir merampungkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja, salah satu RUU dalam gerbong omnibus law.

Tuntutan akses publik atas RUU bisa dibilang mengherankan. Dalam proses pembentukan undang-undang, keterbukaan merupakan salah satu syarat. Dengan begitu, tidak harus sampai ada permintaan dari masyarakat, akses terhadap RUU wajib dibuka untuk publik.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dilindungi oleh konstitusi dan diatur secara gamblang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih tegas di Pasal 96 ayat (4) dinyatakan setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bahkan, ada kewajiban penyebarluasan RUU, baik oleh pemerintah maupun DPR. Pasal 89 menempatkan tanggung jawab penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden ke tangan instansi pemerintah yang menjadi pemrakarsa.

Lalu mengapa sampai ada desakan agar pemerintah membuka draf RUU dalam rangkaian omnibus law ke publik? Ini menandakan masyarakat sulit mengetahui isi RUU yang sedang disusun tersebut. Berbagai versi draf RUU Cipta Lapangan Kerja sempat pula beredar. Beberapa poin di dalamnya mengundang protes pihak pekerja.

Sampai akhirnya pemerintah menyebut draf yang beredar palsu. Istana kemudian menjanjikan akan membuka akses publik setelah draf RUU disampaikan ke DPR. Sepintas janji itu seperti memberikan angin segar kepada publik. Padahal, sesungguhnya publik tidak perlu sampai 'kepanasan' hingga memerlukan angin segar. Itu bila ketentuan pembentukan undang-undang dipatuhi.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Pasal 88 menegaskan penyebarluasan dilakukan sejak penyusunan program legislasi nasional, penyusunan RUU, pembahasan RUU, sampai dengan pengundang-undangan. Tujuannya ialah memberikan infomasi dan/atau untuk mendapat masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Wajar bila publik menjadi resah ketika akses terhadap RUU tidak kunjung dibuka. Apalagi, peraturan perundangan tersebut bakal mengatur hajat hidup orang banyak. RUU Cipta Lapangan Kerja, misalnya, berdampak langsung pada kalangan pekerja dan dunia usaha secara umum.

Kita tidak mempertanyakan tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menciptakan jutaan lapangan kerja dengan menggiatkan investasi. Peraturan perundangan yang mendukung memang sangat diperlukan.

Di sisi lain, nasib pekerja yang kerap terpinggirkan menjadi taruhan di sini. Jangan sampai undang-undang yang ditujukan menciptakan lapangan kerja malah merugikan para pekerja. Ingat, dalam konstitusi, cita-cita yang ingin dicapai ialah kesejahteraan rakyat.

Percuma bila lapangan kerja tercipta, tetapi tidak mampu mengangkat kesejahteraan angkatan kerja yang saat ini mencakup separuh penduduk Indonesia. Jangankan membuat Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah, mencegah penduduk rentan miskin untuk jatuh miskin saja akan sulit.

Maka, terbukalah dalam membuat undang-undang untuk menjaring sebanyak-banyaknya gagasan yang benar-benar memberikan solusi.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.