SAMPAI sekarang, kemiskinan itu tidak pernah lari dari Indonesia. Hanya beranjak. Benar adanya bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sudah berada pada angka satu digit, 9,41% dari total jumlah penduduk.
Namun, lonceng peringatan berbunyi lantang dari Bank Dunia bahwa 115 juta penduduk Indonesia berada pada kategori menjelang kelas menengah. Mereka belum masuk pada kategori kelas menengah yang jumlahnya sekitar 52 juta jiwa atau 20% dari populasi Indonesia.
Memang mereka punya potensi untuk naik kelas, tetapi juga justru bisa turun kelas kembali ke dalam kemiskinan. Hampir separuh penduduk Indonesia itu rentan kembali miskin saat mengalami turbulensi ekonomi, rawan terpuruk hanya karena faktor seperti gejolak harga pangan atau sakit panjang.
Menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk membangun pagar agar 115 juta orang yang berada di tubir garis ketidakmampuan itu tidak kembali terpuruk. Pemerintah harus menyadari bahwa kategori tersebut juga perlu mendapat kebijakan dan program afirmatif.
Karena itulah, butuh kebijakan yang tak sekadar fokus pada perlindungan sosial yang bersifat sementara, tetapi juga kebijakan yang bersifat pemberdayaan, berupa pemberian insentif yang memadai. Berikanlah pancing dan kail alih-alih menyodorkan ikan.
Apalagi pemerintahan ini punya modal kuat, yakni paradigma ekonomi yang berpihak pada program pemerataan pembangunan. Artinya, tak hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, hal itu juga bisa membantu dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Dengan demikian, mereka yang masih rentan ini tetap harus mendapat prioritas bantuan pendidikan meskipun tak lagi berhak memperoleh bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Begitu juga dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Pasalnya, sampai sekarang produktivitas bangsa kita masih cukup rendah. Padahal, produktivitas yang tinggi akan memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat sehingga angka kemiskinan akan makin mudah diminimalkan.
Peningkatan produktivitas lewat pemberdayaan sumber daya manusia inilah yang mampu memutus kemiskinan itu sendiri, bukan sebaliknya, melahirkan generasi miskin kembali.
Selain itu, peningkatan kondisi ekonomi penduduk kelas ini juga akan mengerek pertumbuhan ekonomi bangsa karena mereka merupakan sumber dari hampir setengah total konsumsi rumah tangga di Indonesia.
Pada tahap selanjutnya, tentu ketersediaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya dari anggaran pemerintah, tetapi juga harus dari investasi. Di situlah substansi peringatan dari Bank Dunia bahwa di tengah masih berlanjutnya kelesuan ekonomi global, tidak mudah untuk menciptakan lapangan kerja.
Karena itu, upaya pemerintah untuk mempermudah kesempatan berusaha lewat rencana pembahasan omnibus law patut didukung, antara lain kebijakan untuk memangkas perizinan sehingga investasi lebih gampang mengalir, industri yang kuat, dan mendorong partisipasi UMKM.
Hal itu mendorong masyarakat untuk meraih kondisi ekonomi yang benar-benar kuat, tidak rapuh. Masyarakat yang benar-benar mampu mengentaskan diri berkat kemandirian ekonomi, bukan dientaskan bantuan-bantuan sosial yang bersifat sementara.
