Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Tantangan di Balik IPM Tinggi

12/12/2019 05:05

INDEKS pembangunan manusia (IPM) Indonesia akhirnya mencapai kategori tinggi. Ini sejarah baru. Nilai IPM Indonesia pada 2019 mencapai 0,707, naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,694. Sebuah negara dikelompokkan dalam IPM tinggi jika nilainya minimal 0,700.

Sejarah baru itu diumumkan Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam peluncuran Laporan Indeks Pembangunan Manusia UNDP di Jakarta, Selasa (10/12).

Nilai baru itu membuat Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 189 negara, sekaligus berada di atas Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Angka IPM mengungkapkan kemajuan Indonesia di tiga faktor yang memang menjadi dasar penilaian IPM. Di faktor kesehatan yang diukur lewat angka harapan hidup, Indonesia mencapai angka 71,5 tahun.

Di faktor pendidikan, yang diukur lewat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, masing-masing mencapai 8 tahun dan 12,9 tahun. Adapun dalam hal produk nasional bruto (PNB) per kapita, yang menjadi ukuran pendapatan, Indonesia mencapai US$11.256.

Namun, glorifikasi angka semata tentu bukan hal yang kita butuhkan. Bagaimanapun keberhasilan pemerintah, apresiasi tidak boleh menyilaukan pandangan dari sederet catatan yang ada. Terlebih, sesuai pemaparan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, perubahan status itu merupakan hal yang lumrah karena sesuai tren pergerakan IPM Indonesia selama tiga dekade.

Artinya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja panjang. Keberhasilan pemerintah saat ini berjalan di trek yang sudah ada.

Dalam kondisi gejolak ekonomi yang terus berlanjut, tantangan selanjutnya ialah soal menjaga pencapaian IPM, bahkan terus meningkatkannya. Tantangan ini tentunya hanya bisa dijawab jika catatan yang tadi disinggung diatasi segera.

Salah satu yang krusial ialah faktor ketimpangan. Bahkan, jika nilai ketimpangan ini dimasukkan, nilai IPM Indonesia anjlok 17,4%.

Meski ketimpangan bukan hal asing, nilai anjlok sebesar itu ialah hal tidak umum. Negara-negara Asia Timur dan Pasifik pun hanya mengalami penurunan nilai 16,6%. Membandingkan lebih jauh dengan kelompok negara itu pun bisa membuat muka kita lebih merah. Nilai rata-rata IPM mereka sudah 0,750. Pun jika mendedah di sesama negara ASEAN, kita kalah jauh dari Filipina yang berada di peringkat 106.

Ketimpangan ini juga sudah termuat dalam IPM Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu. Capaian IPM tertinggi ditempati Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,47, sedangkan capaian terendah ditempati Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06.

Dari situ, tidak terbantahkan pembangunan Jawasentris menjadi biang keroknya. Dalam pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memang telah menggenjot pembangunan di Indonesia Timur. Meski begitu, cukupkah ini untuk menepis ketimpangan?

Bicara soal pendidikan, infrastruktur jelas tidak cukup. Lihat saja potret yang terjadi di banyak wilayah terpencil. Pendidikan mandek bukan saja karena bangunan sekolah tidak layak, melainkan lebih lagi karena tidak ada guru yang mengajar.

Bahkan, seperti penuturan sesorang guru muda di wilayah terpencil Mappi, Papua, sebelum ada program inisiatif dari Bupati Mappi, guru tidak jarang meninggalkan proses pembelajaran karena harus menyambung hidup dengan mencari makan ke hutan.

Meningkatkan IPM berarti tidak hanya meredistribusi guru, tetapi juga merawat mereka. Lewat merekalah negara bisa hadir hingga di pedalaman yang tidak mungkin dijangkau pembangunan jalan.

Pesan ini pula yang semestinya ditangkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kemarin, Nadiem telah membuat gebrakan dengan menetapkan empat pokok kebijakan yang disebut Merdeka Belajar.

Selain menetapkan kebijakan baru USBN, yakni dengan ujian oleh sekolah mulai 2020, Nadiem menyatakan akan meredistribusi guru. Peningkatan kapasitas guru dan sekolah akan dilakukan dengan pengalihan anggaran USBN tadi.

Kebijakan ini jelas perlu dijabarkan lebih detail. Meski begitu, arahnya untuk lebih mengapresiasi nalar dan karakter anak ketimbang penyeragaman yang mengikuti standar pusat. Revolusi pendidikan seperti itulah yang memang sudah lama dibutuhkan.

Ibarat trek menuju peningkatan IPM, inilah tangga yang membuat kita bisa naik kelas. Tinggal selanjutnya ada komitmen menerapkan dan menyiapkan segala daya dukung sehingga bukan menjadi kebijakan yang berganti lagi di 5 tahun mendatang.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.