Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Menimbang Pilkada Langsung atau oleh DPRD

12/11/2019 05:05

SISTEM demokrasi yang dijalankan negara memang wajar terus diuji, bahkan patut. Meskipun teorinya telah tegak sejak berabad-abad lalu, penerapannya harus seluwes perubahan zaman.

Penerapan yang luwes itulah yang menyebabkan di bumi ini tidak ada satu pun sistem demokrasi yang sama. Negara-negara mencari jawaban masing-masing melalui proses panjang, baik pergulatan pemikiran maupun lewat praktik di masyarakat, yang tidak jarang berlangsung panas. Namun, bisa kita lihat, mereka yang terdepan dalam demokrasi ialah yang bisa mengatasi tantangan tanpa memundurkan sistem.

Hal itu pula yang mestinya menjadi pelajaran kita. Saat ini muncul wacana yang menantang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sejak 2014 kita jalankan secara langsung oleh rakyat. Bukan dipilih DPRD seperti sebelumnya.

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpegang pada penilaian mahalnya proses demokrasi itu. Disebut-sebut, calon kepala daerah tingkat bupati atau wali kota harus mengeluarkan Rp15 miliar sampai Rp20 miliar dalam pilkada langsung. Sebagian besar dana itu dikatakan habis untuk proses kampanye dan membayar saksi ketika penghitungan suara.

Disebut-sebut pula bahwa maraknya korupsi oleh para kepala daerah akibat pilkada langsung sebab ketika sudah terpilih, mereka sibuk mengumpulkan uang agar balik modal. Karena itulah dimunculkan wacana untuk tidak saja mengevaluasi pilkada langsung, tetapi juga hingga mengembalikannya kepada DPRD.

Kita tentu sepakat bahwa sistem pilkada langsung itu masih jauh dari sempurna. Namun, harus pula tegas kita sampaikan bahwa wacana mengembalikan pilkada oleh DPRD ialah awal dari kemunduran demokrasi.

Kemunduran itu bukan saja karena hak rakyat yang tercabut, tetapi sudah sejak logika wacana itu sendiri. Menjadikan proses pilkada yang mahal sebagai alasan korupsi jelas bukan cara berpikir logis. Cara berpikir ini justru lebih mencerminkan sikap permisif atau pemakluman kepada orang-orang yang memang memiliki karakter maling.

Logika itu pun makin bengkok ketika merumuskan solusi pilkada tidak langsung untuk mengatasi tingginya biaya proses pemilihan. Solusi macam itu tak hanya sulit dijamin keberhasilannya, tetapi juga cermin kemalasan dalam mencari pokok permasalahan.

Penelusuran organisasi-organisasi yang berfokus pada pemilu menunjukkan bahwa biaya terbesar seorang calon kepala daerah justru pada praktik mahar kepada parpol.

Bukan itu saja, mempersalahkan tingginya biaya kepada perangkat penghitungan suara sesungguhnya menunjukkan kelemahan pelaksanaan pemilu oleh lembaga negara. Adalah tugas pemerintah, juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk membantu proses demokrasi berjalan lebih efisien.

Di banyak negara bisa kita lihat pula bahwa solusi untuk permasalahan tersebut sesungguhnya tidak rumit, apalagi sampai perlu memundurkan demokrasi itu sendiri. Solusi itu dibuat dengan penggunaan teknologi terkini.

Bagaimanapun, diskursus mengenai sistem demokrasi tidak hanya perlu, tetapi mutlak untuk kemajuan demokrasi itu sendiri. Namun, tentunya kita tidak dapat naif bahwa ancaman kemunduran demokrasi bisa datang karena beragam cara. Bahkan, dari ketidakhati-hatian dalam melihat permasalahan. Kita tentunya berharap pemerintah dapat lebih cermat mengawal demokrasi.

Dalam konteks itulah kita mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang hingga kemarin masih menampung dan mengkaji usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Presiden tentu saja menampung dan mempertimbangkan berbagai usulan dari seluruh pihak.

Apa pun keputusan akhirnya, apakah pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat atau dikembalikan ke DPRD, hendaknya diputuskan secara transparan dengan melibatkan partisipasi warga.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.