Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Silaturahim Kebangsaan

31/10/2019 05:05

ARAH politik boleh berbeda. Cara mengaktualisasikan spirit demokrasi mungkin bisa tidak sama. Lantas, bolehkah perbedaan-perbedaan itu menjadi alasan untuk mengubur semangat persatuan dan rasa kebangsaan? Tentu saja tidak. Dalam koridor demokrasi yang sehat, persatuan dan kebangsaan sejatinya merupakan esensi sekaligus tujuan akhir.

Sesungguhnya tidak ada demokrasi tanpa tujuan dan niat untuk membuat bangsa ini lebih menggelorakan persatuan. Bahwa ada perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan, itu hal lumrah dan merupakan suatu keniscayaan.

Kita menganut demokrasi karena kita yakin dapat menjadi alat untuk merengkuh persatuan dan kesejahteraan rakyat melalui perbedaan-perbedaan yang ada.

Semangat itulah yang sedikitnya akan terangkum bila kita mencoba memaknai pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, kemarin. Mereka menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim kebangsaan.

Tidak bisa dibantah, selama ini kedua partai politik tersebut berdiri di bawah dua payung asas yang berbeda. NasDem teguh memilih jalan nasionalis, sedangkan PKS sejak awal menetapkan diri sebagai partai Islam. Demokrasilah yang mempertemukan mereka. Karena itu, perbedaan sikap politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi tetap sehat.

Dalam konsep yang ideal, baik yang berpaham nasionalis maupun Islam, setiap partai seyogianya punya fatsun politik yang sama, yakni wajib menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Pertemuan dua petinggi partai berbeda garis, kemarin, sesungguhnya dapat menjadi contoh bagaimana elemen bangsa ini mengelola perbedaan untuk menggapai mimpi dan kepentingan bersama.

Ke sampingkan perbedaan, mari bersama-sama membangun negeri ini dengan cara dan jalan politik masing-masing dan tetap saling menghormati. Spirit seperti itulah yang tampaknya ingin disampaikan NasDem dan PKS lewat pertemuan itu. NasDem menghormati PKS yang memilih berada di luar pemerintah. Begitu pun sebaliknya, PKS menghormati NasDem yang mendukung pemerintah.

Tak elok bila pertemuan dua partai itu melulu dimaknai sebatas urusan koalisi dan oposisi. Bahkan, dalam posisi yang 'berseberangan' sikap politik, mereka sepakat akan berjuang bersama-sama untuk memperkuat fungsi pengawasan di parlemen. Dengan cara masing-masing, keduanya komit bakal memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Tujuannya sama, menuju demokrasi yang semakin sehat.

Kita meyakini pertemuan kemarin hanyalah sebuah awalan dari proses panjang pendewasaan demokrasi di Republik ini. Publik berharap satu langkah awal yang baik itu akan diikuti langkah-langkah lain, dilanjutkan pertemuan-pertemuan lain dengan sebanyak mungkin melibatkan elemen bangsa.

Jangan berhenti di NasDem dan PKS. Silaturahim kebangsaan yang tulus, yang dengan sukarela menepikan kepentingan dan politik partisan, seharusnya juga bisa dilakukan partai-partai lain. Bukan demi urusan koalisi dan oposisi, bukan untuk meneguhkan siapa menang dan siapa kalah, melainkan demi agenda yang lebih besar, yakni membangun sebuah sistem politik yang mengandung nilai dan etika moralitas.

Dengan bangunan politik seperti itu, tatanan kehidupan kebangsaan kita akan menjadi lebih kukuh. Pun akan dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bagus di masa depan.   Semoga.



Berita Lainnya
  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.