Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Silaturahim Kebangsaan

31/10/2019 05:05

ARAH politik boleh berbeda. Cara mengaktualisasikan spirit demokrasi mungkin bisa tidak sama. Lantas, bolehkah perbedaan-perbedaan itu menjadi alasan untuk mengubur semangat persatuan dan rasa kebangsaan? Tentu saja tidak. Dalam koridor demokrasi yang sehat, persatuan dan kebangsaan sejatinya merupakan esensi sekaligus tujuan akhir.

Sesungguhnya tidak ada demokrasi tanpa tujuan dan niat untuk membuat bangsa ini lebih menggelorakan persatuan. Bahwa ada perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan, itu hal lumrah dan merupakan suatu keniscayaan.

Kita menganut demokrasi karena kita yakin dapat menjadi alat untuk merengkuh persatuan dan kesejahteraan rakyat melalui perbedaan-perbedaan yang ada.

Semangat itulah yang sedikitnya akan terangkum bila kita mencoba memaknai pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, kemarin. Mereka menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim kebangsaan.

Tidak bisa dibantah, selama ini kedua partai politik tersebut berdiri di bawah dua payung asas yang berbeda. NasDem teguh memilih jalan nasionalis, sedangkan PKS sejak awal menetapkan diri sebagai partai Islam. Demokrasilah yang mempertemukan mereka. Karena itu, perbedaan sikap politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi tetap sehat.

Dalam konsep yang ideal, baik yang berpaham nasionalis maupun Islam, setiap partai seyogianya punya fatsun politik yang sama, yakni wajib menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Pertemuan dua petinggi partai berbeda garis, kemarin, sesungguhnya dapat menjadi contoh bagaimana elemen bangsa ini mengelola perbedaan untuk menggapai mimpi dan kepentingan bersama.

Ke sampingkan perbedaan, mari bersama-sama membangun negeri ini dengan cara dan jalan politik masing-masing dan tetap saling menghormati. Spirit seperti itulah yang tampaknya ingin disampaikan NasDem dan PKS lewat pertemuan itu. NasDem menghormati PKS yang memilih berada di luar pemerintah. Begitu pun sebaliknya, PKS menghormati NasDem yang mendukung pemerintah.

Tak elok bila pertemuan dua partai itu melulu dimaknai sebatas urusan koalisi dan oposisi. Bahkan, dalam posisi yang 'berseberangan' sikap politik, mereka sepakat akan berjuang bersama-sama untuk memperkuat fungsi pengawasan di parlemen. Dengan cara masing-masing, keduanya komit bakal memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Tujuannya sama, menuju demokrasi yang semakin sehat.

Kita meyakini pertemuan kemarin hanyalah sebuah awalan dari proses panjang pendewasaan demokrasi di Republik ini. Publik berharap satu langkah awal yang baik itu akan diikuti langkah-langkah lain, dilanjutkan pertemuan-pertemuan lain dengan sebanyak mungkin melibatkan elemen bangsa.

Jangan berhenti di NasDem dan PKS. Silaturahim kebangsaan yang tulus, yang dengan sukarela menepikan kepentingan dan politik partisan, seharusnya juga bisa dilakukan partai-partai lain. Bukan demi urusan koalisi dan oposisi, bukan untuk meneguhkan siapa menang dan siapa kalah, melainkan demi agenda yang lebih besar, yakni membangun sebuah sistem politik yang mengandung nilai dan etika moralitas.

Dengan bangunan politik seperti itu, tatanan kehidupan kebangsaan kita akan menjadi lebih kukuh. Pun akan dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bagus di masa depan.   Semoga.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.