Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ARAH politik boleh berbeda. Cara mengaktualisasikan spirit demokrasi mungkin bisa tidak sama. Lantas, bolehkah perbedaan-perbedaan itu menjadi alasan untuk mengubur semangat persatuan dan rasa kebangsaan? Tentu saja tidak. Dalam koridor demokrasi yang sehat, persatuan dan kebangsaan sejatinya merupakan esensi sekaligus tujuan akhir.
Sesungguhnya tidak ada demokrasi tanpa tujuan dan niat untuk membuat bangsa ini lebih menggelorakan persatuan. Bahwa ada perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan, itu hal lumrah dan merupakan suatu keniscayaan.
Kita menganut demokrasi karena kita yakin dapat menjadi alat untuk merengkuh persatuan dan kesejahteraan rakyat melalui perbedaan-perbedaan yang ada.
Semangat itulah yang sedikitnya akan terangkum bila kita mencoba memaknai pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, kemarin. Mereka menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim kebangsaan.
Tidak bisa dibantah, selama ini kedua partai politik tersebut berdiri di bawah dua payung asas yang berbeda. NasDem teguh memilih jalan nasionalis, sedangkan PKS sejak awal menetapkan diri sebagai partai Islam. Demokrasilah yang mempertemukan mereka. Karena itu, perbedaan sikap politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi tetap sehat.
Dalam konsep yang ideal, baik yang berpaham nasionalis maupun Islam, setiap partai seyogianya punya fatsun politik yang sama, yakni wajib menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Pertemuan dua petinggi partai berbeda garis, kemarin, sesungguhnya dapat menjadi contoh bagaimana elemen bangsa ini mengelola perbedaan untuk menggapai mimpi dan kepentingan bersama.
Ke sampingkan perbedaan, mari bersama-sama membangun negeri ini dengan cara dan jalan politik masing-masing dan tetap saling menghormati. Spirit seperti itulah yang tampaknya ingin disampaikan NasDem dan PKS lewat pertemuan itu. NasDem menghormati PKS yang memilih berada di luar pemerintah. Begitu pun sebaliknya, PKS menghormati NasDem yang mendukung pemerintah.
Tak elok bila pertemuan dua partai itu melulu dimaknai sebatas urusan koalisi dan oposisi. Bahkan, dalam posisi yang 'berseberangan' sikap politik, mereka sepakat akan berjuang bersama-sama untuk memperkuat fungsi pengawasan di parlemen. Dengan cara masing-masing, keduanya komit bakal memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Tujuannya sama, menuju demokrasi yang semakin sehat.
Kita meyakini pertemuan kemarin hanyalah sebuah awalan dari proses panjang pendewasaan demokrasi di Republik ini. Publik berharap satu langkah awal yang baik itu akan diikuti langkah-langkah lain, dilanjutkan pertemuan-pertemuan lain dengan sebanyak mungkin melibatkan elemen bangsa.
Jangan berhenti di NasDem dan PKS. Silaturahim kebangsaan yang tulus, yang dengan sukarela menepikan kepentingan dan politik partisan, seharusnya juga bisa dilakukan partai-partai lain. Bukan demi urusan koalisi dan oposisi, bukan untuk meneguhkan siapa menang dan siapa kalah, melainkan demi agenda yang lebih besar, yakni membangun sebuah sistem politik yang mengandung nilai dan etika moralitas.
Dengan bangunan politik seperti itu, tatanan kehidupan kebangsaan kita akan menjadi lebih kukuh. Pun akan dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bagus di masa depan. Semoga.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved