PAPUA masih membara. Aksi kekerasan, tindakan anarkistis, bahkan pembunuhan menjadi noda nan pekat di Bumi Cenderawasih yang belakangan ini memang akrab dengan gejolak.
Boleh dibilang, ujian mahaberat sedang dihadapi Papua. Unjuk rasa besar-besaran di wilayah itu pada pertengahan bulan lalu sebagai reaksi atas ucapan dan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, ternyata tak begitu saja berlalu.
Emosi rakyat Papua telanjur meluap. Bara dalam hati mereka panas membara sehingga ketika ada pemantik sekecil apa pun langsung membakar ke mana-mana. Karena emosi begitu tinggi, hasutan, provokasi, dan propaganda dengan mudahnya menemukan mangsa.
Itulah yang terjadi akhir-akhir ini di Papua. Berawal dari berita bohong (hoaks) bahwa ada seorang guru yang bertindak rasial terhadap muridnya, masyarakat Wamena, Kabupaten Jayawijaya, turun ke jalan. Celakanya, demonstrasi yang mereka lakukan jauh dari kata damai. Justru sebaliknya, unjuk rasa menjelma menjadi pamer kekerasan.
Masyarakat mempertontonkan amuk. Mereka merusak dan membakar rumah warga, gedung pemerintah, juga fasilitas umum. Belum cukup, massa pun menghilangkan nyawa lebih dari 30 orang dengan cara-cara di luar keadaban.
Sungguh, sikap dan tindakan mereka patut kita kecam. Dengan alasan apa pun, merusak properti pribadi ataupun milik negara tidak dapat ditoleransi. Dengan dalih apa pun, menghilangkan nyawa orang lain tidak bisa dibenarkan.
Apa yang terjadi di Wawena kian membuktikan adanya persoalan serius, sangat serius, di Papua. Harus kita katakan, berbeda ketimbang aksi demonstrasi di sejumlah wilayah lain di Papua, kejadian di Wamena jauh lebih mengkhawatirkan.
Insiden di Wamena bukan masalah biasa karena sudah menjurus ke konflik horizontal bernuansa SARA. Banyaknya masyarakat pendatang yang menjadi korban, termasuk ribuan orang yang memilih eksodus dari Wamena, merupakan penegas bahwa negara tak boleh main-main menyikapinya.
Kita percaya, sangat percaya, masih lebih banyak rakyat Papua yang cinta damai, yang ingin hidup rukun dengan sesama anak bangsa. Kita yakin, sangat yakin, mereka yang berlaku di luar batas kemanusiaan itu tak mewakili sikap dan pandangan masyarakat Papua secara keseluruhan.
Namun, kita tak bisa memandang remeh keberadaan pihak-pihak yang menyimpang itu. Pada konteks itu pula negara harus benar-benar menunjukkan kehadirannya bagi rakyat Papua, baik itu masyarakat pribumi maupun pendatang.
Kehadiran negara antara lain harus ditunjukkan dengan penegakan hukum yang tegas. Tindak mereka yang merusak, membakar, atau yang membunuh jangan ada lagi kompromi. Dengan begitu, mereka sadar bahwa apa yang sudah dilakukan ialah salah dan wajib dipertanggungjawabkan. Jika negara masih saja memberikan toleransi terhadap orang Papua yang melanggar hukum seperti selama ini, jangan harap ada damai di sana.
Akan tetapi, penegakan hukum semata tidaklah cukup. Kita perlu keterlibatan para tokoh agama dan tokoh-tokoh adat di Papua untuk terus menyerukan dan membumikan pesan damai kepada seluruh masyarakat. Hal itu perlu sebagai tambahan modal untuk mencegah konflik komunal meluas.
Pencegahan meluasnya konflik komunal mesti menjadi prioritas karena belakangan upaya-upaya provokasi kian gencar dilakukan oleh pihak-pihak yang tak senang negeri ini aman. Negara, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat harus bergerak bersama mendamaikan Papua.
Jangan biarkan perpecahan di Papua semakin menganga. Rekonsiliasi harus secepatnya dilakukan untuk kemudian bersama-sama membangun Papua agar kembali menjadi Papua yang damai, Papua yang penuh harmoni.
