Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Memangkas Penghambat Investasi

26/9/2019 05:05

DALAM urusan ekonomi, regulasi mestinya dibuat untuk melancarkan aliran investasi dan menghidupkan iklim berusaha. Regulasi tidak seharusnya menghambat apalagi membuat mampat. Regulasi yang malah menghambat, tidak ada jalan lain, mesti dibabat.

Sesimpel itulah fatsunnya. Namun, praktiknya sungguh tak segampang yang dibayangkan. Pemerintah sudah berkali-kali mengatakan ingin bergerak cepat, tetapi sejumlah regulasi justru kerap membuat langkah menjadi berat. Regulasi-regulasi bermasalah terkadang malah menciptakan jerat.

Padahal, ekonomi Indonesia hari ini butuh kegesitan. Butuh kelincahan. Ancaman resesi sudah membayangi beberapa negara sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi global yang terus melambat. Mau tidak mau, apa pun yang menghambat harus dikikis. Regulasi yang membuat jalan investasi menjadi panjang harus dipangkas.

Niat sudah ada. Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan komitmennya memecahkan persoalan yang menghambat aliran investasi ke Indonesia. Ia rajin mengumpulkan menterinya untuk mengurai persoalan itu. Akan tetapi, eksekusinya selalu tak bisa secepat yang diharapkan.

Faktanya, aturan yang membuat seret investasi masih banyak. Mulai undang-undang (UU), peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan, ada 74 UU penghambat investasi yang oleh Jokowi dijanjikan bakal direvisi melalui skema omnibus law. Omnibus law ialah rancangan undang-undang yang berisi kompilasi berbagai UU sekaligus yang mengatur lebih dari satu subjek hukum.

Kegagapan negara menyelenggarakan peraturan yang ramah investasi selama ini sejatinya amat patut disayangkan. Ada banyak uang yang sebetulnya menunggu untuk ditarik masuk, tetapi kita seolah malah membangun dinding penahan. Kita terlalu congkak sehingga lupa mempersilakan masuk investasi yang sudah menunggu di balik pintu.

Omnibus law atau langkah revisi konvensional hanyalah instrumen terkait penyederhanaan aturan investasi. Lebih dari itu ialah pentingnya kesamaan komitmen, kesatuan persepsi antara Presiden, menteri, dan seluruh aparat sipil negara. Gerak bangsa ini akan lebih cepat bila semua berjalan tidak hanya dalam gerbong sama, tetapi juga dalam derap yang sama.

Tak kalah penting ialah fokus pemerintah dalam jangka waktu pendek ini sebelum ancaman resesi betul-betul mendatangi. Ini penting karena, seperti dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas tentang penanaman modal, kemarin, bagaimana sekarang ini investor tidak memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasinya.

Presiden mencontohkan, pada dua bulan lalu ada 33 perusahaan memindahkan investasi mereka dari Tiongkok. Akan tetapi, tidak ada satu pun yang pindah ke Indonesia, malah ke Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Banyak lagi contoh yang mengesalkan jika kita mau mengurai data dari tahun-tahun sebelumnya.

Kesimpulannya jelas, persoalan investasi itu lebih banyak berada di internal pemerintahan. Regulasi yang menyulitkan, aturan yang justru membuat proses yang semestinya cepat menjadi lama, itulah yang harus menjadi fokus.

Tidak ada jalan lain, pangkas habis semua itu. Hanya dengan cara itulah investasi bisa dilecut. Akan tetapi, kita juga ingin ingatkan, yang namanya fokus mesti serius. Jangan setengah-setengah. Jangan pula hangat-hangat tahi ayam, hari ini tampak galak, tapi bulan depan sudah lupa lagi.



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik