Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Esemka tanpa  Label Mobnas

09/9/2019 05:05

KONTROVERSI mobil nasional (mobnas) kembali mencuat bersamaan dengan peresmian pabrik sekaligus peluncuran mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Boyolali, Jumat (6/9).

Jokowi sama sekali tidak menyebut Esemka sebagai mobnas. Presiden mengatakan mobil Esemka ialah brand dan prinsipielnya Indonesia. "Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK (sekolah menengah kejuruan)."

Pihak Esemka sendiri menolak disebut sebagai mobnas. Penolakan itu didasari pada pertimbangan bahwa Esemka merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembuatan atau produksi mobil di Indonesia tanpa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah.

Dinamai mobnas atau bukan, Esemka tetap menjadi kebanggan. Bangga karena Esemka pada mulanya digagas anak-anak muda saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Jokowi menjadikan Esemka sebagai mobil dinasnya pada 2012. Seiring dengan perjalanan Jokowi menuju panggung politik nasional, Esemka pun selalu menjadi kontroversi bahkan ada yang menyambutnya dengan nyinyir.

Nama selalu menjadi persoalan besar dalam politik yang memuliakan eksistensi ketimbang esensi. Karena itu, bisa dipahami jika Esemka tidak mau disebut sebagai mobnas yang telanjur identik dengan segudang fasilitas dan insentif seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional. Disebutkan bahwa mobil nasional yang dibuat di luar negeri oleh tenaga kerja Indonesia diperlakukan sama dengan mobil nasional yang dibuat di Indonesia. Perlakuan sama yang dimaksud menyangkut fasilitas dan insentif, pajaknya ditanggung pemerintah.

Kebijakan mobnas saat itu dituduh melanggar beberapa poin pada ketentuan General Agreements on Tariff and Trade (GATT). Karena itu, pada 22 April 1998, Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO memutuskan bahwa program mobnas melanggar asas perdagangan bebas. Proyek mobnas pun resmi dicabut Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 20 Tahun 1998.

Jika pengalaman ialah guru terbaik, kiranya tidak tepat menghidupkan lagi proyek mobnas. Biarkan mobnas itu menjadi monumen diskriminasi yang berbenturan dengan larangan dalam perdagangan internasional.

Jauh lebih penting saat ini bukan bicara mobnas, melainkan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar semakin banyak investor membangun industri otomotif di dalam negeri. Mobil-mobil yang diproduksi anak-anak bangsa tentu membangkitkan kebanggan nasional. Kebanggan itu sebuah investasi moral yang menjadi landasan pembangunan bangsa ke depan.

Elok nian jika kebanggaan nasional itu diekspresikan dengan mencintai produksi dalam negeri yang dalam tindakan nyatanya ialah membeli produksi lokal, termasuk produk otomotif, dan Esemka ada di dalamnya.

Kita bangga karena Esemka mampu memberikan efek ganda bagi perekonomian. Perusahaan itu menyerap komponen otomotif dalam negeri, khususnya yang diproduksi industri kecil dan menengah (IKM). Saat ini ada 1.500 perusahaan komponen otomotif. Belum terbilang jumlah tenaga kerja yang bisa diserap.

Sudah saatnya pemerintah memberikan dukungan penuh dalam upaya pengembangan industri otomotif di Tanah Air. Perusahaan otomotif, termasuk Esemka, harus berani berkompetisi dengan produk-produk otomotif lain. Perusahaan bisa survive kalau punya produksi yang baik dan mampu merebut selera pasar.

Kiranya benar pernyataan William Shakespeare soal apalah artinya sebuah nama. Mawar, diberi nama lain pun, wanginya tetap sama. Esemka tanpa label mobnas juga tetap mengharumkan nama bangsa.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.