Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Membangun Etika Koalisi dan Oposisi

01/7/2019 05:00

JOKO Widodo dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kemarin. Jokowi pun mengajak lawan politiknya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk bersama-sama membangun bangsa.

Ajakan Jokowi kepada Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama membangun bangsa patut diapresiasi sebab sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu-dua orang.

Indonesia tidak bisa hanya dibangun partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Negeri ini juga sangat membutuhkan kehadiran partai-partai di luar pemerintahan alias oposisi.

Oposisi itu berfungsi untuk melihat apa yang tidak dilihat pemerintah dan mendengar apa yang tidak didengar pemerintah. Jika semua partai politik yang punya kursi di DPR diajak bergabung dengan pemerintah, tidak ada lagi partai di DPR yang berfungsi untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah atau menawarkan ide-ide alternatif membangun bangsa.

Demokrasi yang sehat di negara beradab sangat membutuhkan kekuatan oposisi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap berjalannya pemerintahan. Akan tetapi, yang diharapkan itu ialah oposisi yang kritis dan konstruktif. Bukan oposisi asal beda apalagi asal bunyi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Koalisi sesungguhnya ialah hak politik setiap partai politik. Sejauh ini, lima partai politik pendukung Jokowi-Amin menguasai 60,7% dari total 575 kursi DPR. Sekalipun koalisi pendukung Jokowi-Amin sudah gemuk, tidak berarti partai pendukung Prabowo-Sandi tidak bisa diajak untuk bergabung.

Seandainya Jokowi-Amin mengajak bergabung satu-dua partai oposisi ke dalam kabinet, ajakan itu semata-mata demi persatuan bangsa. Jujur diakui bahwa pertarungan dalam pemilihan presiden telah menyebabkan polarisasi dan luka mendalam. Bergabung dalam kabinet bisa dianggap sebagai obat mujarab merekatkan dan menyembuhkan luka yang mendalam itu.

Jangan pula menuding bahwa ajakan bergabung ke kabinet itu sebagai upaya untuk menggembosi koalisi Prabowo-Sandi. Tanpa digembosi, koalisi itu dibubarkan dengan kesadaran penuh. Keputusan mengakhiri koalisi Indonesia Adil Makmur diambil dalam pertemuan di kediamanan Prabowo, Jumat (28/6).

Berkoalisi mendukung pemerintah atau menjadi oposisi kritis dan konstruktif sesungguhnya sama-sama pilihan yang mulia. Harus tegas dikatakan bahwa merupakan dosa sejarah jika seluruh partai politik bergabung dengan pemerintahan. Disebut dosa sejarah karena membiarkan pemerintahan berjalan tanpa pengawasan.

Memang tidak ada ukuran pasti seberapa besar koalisi dan oposisi yang ideal. Namun, demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang relatif kuat agar kebijakan pemerintah bisa dikritisi dan dikoreksi di parlemen. Begitu juga dengan koalisi pendukung pemerintah yang terlampau tambun, pada satu sisi menguatkan posisi pemerintah, tapi di sisi lain kurang lincah bergerak.

Partai politik, sesuai amanat undang-undang, pembentukannya antara lain bertujuan menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Akan tetapi, memperjuangkan aspirasi dan nasib rakyat tidak harus sepenuhnya melalui jalur eksekutif. Jalur oposisi politik di DPR, juga jalur kekuatan masyarakat sipil di luar Senayan, tidak kalah terhormat jika dibandingkan dengan perjuangan melalui jalur pemerintahan.

Tugas partai politik yang tidak kalah beratnya ialah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun etika dan budaya politik itulah yang diabaikan dengan kesadaran penuh selama ini.

Etika dan budaya politik diabaikan jika ada partai dalam koalisi berkelakuan oposisi bahkan melebihi oposisi melalui fraksinya di DPR. Oposisi yang selalu nyinyir terhadap setiap kebijakan pemerintah juga mengabaikan etika dan budaya politik.

Elok nian bila koalisi ataupun oposisi dibangun di atas landasan ideologis sehingga basis koalisi ataupun oposisi lebih pada kesamaan kepentingan kesamaan visi dan haluan politik tentang Indonesia yang lebih baik. Di atas landasan yang kukuh itulah etika dan budaya politik koalisi dan oposisi disemaikan.

 



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.