Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Rantai Perubahan lewat Pansel KPK

15/5/2019 05:00

PRESIDEN Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel KPK). Tugas pansel ialah menyeleksi calon pengganti pimpinan KPK saat ini yang berakhir tugas pada 21 Desember 2019.

Pimpinan KPK saat ini diseleksi sembilan anggota pansel KPK yang semua anggotanya perempuan. Mereka memang para ahli dengan kompetensi bidang yang lengkap. Kesembilannya juga tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu.

Diharapkan ada kejutan lagi dalam pembentukan pansel KPK kali ini. Meski demikian, Presiden hendaknya konsisten melanjutkan rantai perubahan yang sudah diletakkan pansel KPK empat tahun lalu. Rantai perubahan itu harus dilanjutkan karena memang pemberantasan korupsi ialah perang yang panjang, yang bukan hanya dalam artian pelaku yang tidak habis-habis, melainkan juga modus yang kian canggih dan beragam.

Karena itu, lembaga pemberantas korupsi pun harus dipimpin orang-orang yang lebih canggih daripada para maling uang rakyat tersebut. Di situlah peran terpenting para anggota pansel KPK, yakni mencari pimpinan KPK yang berintegritas tinggi.

Mereka harus mampu memilih sosok-sosok terbaik dan berintegritas untuk selanjutnya menjadi bahan pengusulan dari presiden kepada DPR. Terlebih, empat tahun ini kinerja KPK belum dapat dikatakan memuaskan.

Belum memuaskan karena tingkat penetapan tersangka turun dari 100% pada 2017 menjadi sekitar 70% pada 2018. Selain itu, beberapa kali KPK kalah di praperadilan. Dua hal itu cukup menjadi peringatan akan kualitas keahlian penyidik.

Daftar pekerjaan rumah KPK kian bertambah dengan masih minimnya pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara. Sederet kelemahan ini jelas bukan hanya membutuhkan perbaikan di level bawah maupun menengah. Kesemuanya ini sangat berkaitan dengan kualitas dan sudut pandang yang dimiliki pimpinan KPK.

Mereka tidak cukup hanya memiliki integritas kuat, tetapi juga kecakapan hukum yang mumpuni. Termasuk kemampuan yang sangat dibutuhkan, yakni dalam hal penggunaan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang.

Publik berharap Presiden memilih para anggota pansel KPK yang benar-benar mengerti kelemahan yang ada sekarang ataupun tantangan berat KPK di masa depan. Dari pansel yang baru, sudah semestinya visi dan misi pimpinan KPK tersebut dapat dioptimalkan. Tidak kalah pentingnya, proses seleksi melibatkan partisipasi publik yang luas sehingga dengan hal itu prinsip transparansi dan akuntabilitas publiknya terpenuhi.

Saat ini, sesuai dengan penjelasan Presiden, proses pembentukan pansel KPK tengah dalam penggodokan nama-nama. Dalam nama-nama tersebut dikabarkan terdapat berbagai tokoh, dari akademi, praktisi, perwakilan pemerintah, hingga kelompok masyarakat.

Perlu diingatkan bahwa proses yang berlangsung di pansel KPK ialah perpanjangan tangan Presiden. Presiden akan menyerahkan 10 nama ke DPR untuk selanjutnya DPR menetapkan lima nama. Hasil pilihan pansel akan berhadapan dengan kepentingan politik di DPR. Karena itu, pansel KPK hendaknya memilih orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga preferensi politik kepentingan tidak menjadi penentu akhir.

Andai pansel KPK mampu memilih orang-orang yang setengah dewa karena memiliki kapasitas dan integritas kuat, mau tak mau DPR tidak dapat bermain-main dengan pilihan mereka. Siapa pun akhirnya yang ditetapkan DPR, mereka ialah manusia setengah dewa, orang yang sangat memiliki kapasitas dan integritas tinggi.

Biasanya pansel KPK menyelesaikan seluruh proses hingga Oktober untuk selanjutnya diproses di Komisi III DPR. Komisi III lantas memilih lima dari 10 kandidat. Titik krusial seluruh proses seleksi terjadi di Komisi III.

Kiranya DPR membebaskan diri dari kepentingan politik sehingga yang kelak terpilih memimpin KPK benar-benar orang-orang baik. Jangan sampai pemilihan pimpinan KPK terlambat karena proses politik. Kelambatan setiap proses berarti ancaman akan adanya kekosongan pimpinan KPK.

 



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.