Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Tegas, Bijak Tangani Papua

01/2/2019 05:00

ESKALASI gangguan keamanan di Papua oleh kelompok kriminal separatis bersenjata mulai terlihat di sekitar penutupan 2018. Gangguan itu cenderung terus meningkat dan membayangi perjalanan tahun ini.

Para pemberontak itu melancarkan serangan demi serangan secara sporadis yang diklaim hanya menyasar aparat keamanan. Kenyataannya, serangan itu banyak menelan korban dari kalangan pekerja sipil.

Di sela-sela serangan, pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat yang tengah mengasingkan diri, Benny Wenda, menyusup ke delegasi pemerintah Vanuatu yang mengadakan audiensi di hadapan Dewan HAM PBB. Benny menyerahkan petisi yang diklaimnya telah ditandatangani 1,8 juta rakyat Papua. Petisi tersebut menuntut penyelidikan PBB terhadap dugaan pelanggaran HAM dan mengadakan referendum.

Terang saja, tindakan itu sama sekali tidak bisa kita terima. Kita pun mengapresiasi sikap pemerintah yang mengajukan protes keras terhadap tindakan Vanuatu. Dengan mendukung langkah Benny, negara kecil di Pasifik itu jelas-jelas meludahi kedaulatan Indonesia. Pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan tunduk menghadapi gerakan separatis di Papua.  

Di lain pihak, harus disadari kelompok kriminal separatis bersenjata berhasil mencuri perhatian PBB. Kendati Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB keberatan dengan perilaku pemerintah Vanuatu yang menyusupkan Benny, badan dunia tersebut meminta akses ke wilayah RI yang menjadi lokasi persoalan HAM. Pemerintah Indonesia menyanggupi, tinggal menentukan waktunya.

Bukan kebetulan, di saat yang sama, serangan kelompok separatis terus berlanjut. Ketika perhatian PBB mulai mengarah ke Papua, mereka berusaha memprovokasi aparat keamanan. Harapan para pemberontak tentu aparat terpancing dan menggelar serangan militer terbuka yang bakal diklaim sebagai bukti pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah tidak boleh lengah. Kelompok separatis sudah kerap memanipulasi informasi dan menyebarkan kabar bohong tentang kondisi di Papua ke dunia internasional. Bukan tidak mungkin banyak yang termakan oleh disinformasi tersebut.

Pemerintah Indonesia perlu selalu sigap dan tepat melakukan klarifikasi seperti halnya ketika merespons hoaks di dalam negeri. Jangan sampai ada isu yang dianggap remeh kemudian dibiarkan begitu saja hingga menjadi bola salju.

Separatisme di Papua merupakan masalah pelik. Namun, setidaknya kita sudah bisa memetik dari pengalaman bahwa pendekatan yang mengedepankan kekerasan melalui operasi militer terbukti tidak berhasil. Pemerintah mulai merintis pendekatan kesejahteraan dengan menggencarkan pembangunan infrastruktur yang cenderung terabaikan di masa lalu itu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun telah mencanangkan operasi nontempur untuk menyikapi eskalasi gangguan keamanan. Operasi itu sekaligus menghilangkan ketakutan warga setempat jika melihat prajurit berseragam. Pelibatan warga lokal dalam setiap sendi pembangunan perlu terus ditingkatkan sehingga mereka turut merasa memiliki dan dengan sendirinya menolak gerakan separatisme.  

Tidak ada jalan pintas. Pendekatan nontempur disertai pembangunan ekonomi memerlukan kesabaran dan konsistensi. Aparat keamanan harus selalu membuka opsi pengampunan, tetapi tanpa menghilangkan ketegasan. Menindak pelaku kriminal dan separatisme dengan senantiasa diiringi kebijaksanaan diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat Papua lebih luas. Papua ialah bagian tidak terpisahkan dari NKRI yang semestinya ikut mereka bela.

 



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.