ESKALASI gangguan keamanan di Papua oleh kelompok kriminal separatis bersenjata mulai terlihat di sekitar penutupan 2018. Gangguan itu cenderung terus meningkat dan membayangi perjalanan tahun ini.
Para pemberontak itu melancarkan serangan demi serangan secara sporadis yang diklaim hanya menyasar aparat keamanan. Kenyataannya, serangan itu banyak menelan korban dari kalangan pekerja sipil.
Di sela-sela serangan, pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat yang tengah mengasingkan diri, Benny Wenda, menyusup ke delegasi pemerintah Vanuatu yang mengadakan audiensi di hadapan Dewan HAM PBB. Benny menyerahkan petisi yang diklaimnya telah ditandatangani 1,8 juta rakyat Papua. Petisi tersebut menuntut penyelidikan PBB terhadap dugaan pelanggaran HAM dan mengadakan referendum.
Terang saja, tindakan itu sama sekali tidak bisa kita terima. Kita pun mengapresiasi sikap pemerintah yang mengajukan protes keras terhadap tindakan Vanuatu. Dengan mendukung langkah Benny, negara kecil di Pasifik itu jelas-jelas meludahi kedaulatan Indonesia. Pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan tunduk menghadapi gerakan separatis di Papua.
Di lain pihak, harus disadari kelompok kriminal separatis bersenjata berhasil mencuri perhatian PBB. Kendati Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB keberatan dengan perilaku pemerintah Vanuatu yang menyusupkan Benny, badan dunia tersebut meminta akses ke wilayah RI yang menjadi lokasi persoalan HAM. Pemerintah Indonesia menyanggupi, tinggal menentukan waktunya.
Bukan kebetulan, di saat yang sama, serangan kelompok separatis terus berlanjut. Ketika perhatian PBB mulai mengarah ke Papua, mereka berusaha memprovokasi aparat keamanan. Harapan para pemberontak tentu aparat terpancing dan menggelar serangan militer terbuka yang bakal diklaim sebagai bukti pelanggaran HAM di Papua.
Pemerintah tidak boleh lengah. Kelompok separatis sudah kerap memanipulasi informasi dan menyebarkan kabar bohong tentang kondisi di Papua ke dunia internasional. Bukan tidak mungkin banyak yang termakan oleh disinformasi tersebut.
Pemerintah Indonesia perlu selalu sigap dan tepat melakukan klarifikasi seperti halnya ketika merespons hoaks di dalam negeri. Jangan sampai ada isu yang dianggap remeh kemudian dibiarkan begitu saja hingga menjadi bola salju.
Separatisme di Papua merupakan masalah pelik. Namun, setidaknya kita sudah bisa memetik dari pengalaman bahwa pendekatan yang mengedepankan kekerasan melalui operasi militer terbukti tidak berhasil. Pemerintah mulai merintis pendekatan kesejahteraan dengan menggencarkan pembangunan infrastruktur yang cenderung terabaikan di masa lalu itu.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun telah mencanangkan operasi nontempur untuk menyikapi eskalasi gangguan keamanan. Operasi itu sekaligus menghilangkan ketakutan warga setempat jika melihat prajurit berseragam. Pelibatan warga lokal dalam setiap sendi pembangunan perlu terus ditingkatkan sehingga mereka turut merasa memiliki dan dengan sendirinya menolak gerakan separatisme.
Tidak ada jalan pintas. Pendekatan nontempur disertai pembangunan ekonomi memerlukan kesabaran dan konsistensi. Aparat keamanan harus selalu membuka opsi pengampunan, tetapi tanpa menghilangkan ketegasan. Menindak pelaku kriminal dan separatisme dengan senantiasa diiringi kebijaksanaan diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat Papua lebih luas. Papua ialah bagian tidak terpisahkan dari NKRI yang semestinya ikut mereka bela.
