Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
BENDERA memang hanya secarik kain yang sering dikibarkan di tiang atau sepotong kertas yang dilambaikan di jalan. Namun, ia punya arti teramat tinggi sebagai simbol suatu negara untuk menunjukkan kedaulatan sehingga tak satu pihak pun yang boleh melecehkannya.
Sekilas, bendera memang cuma perpaduan warna atau gambar. Namun, ia punya makna teramat dalam bagi eksistensi suatu negara yang dijunjung tinggi rakyatnya. Karena itu, tidak ada yang bisa seenaknya mengutak-atik, apalagi dengan maksud menghina. Pun demikian dengan bendera Merah Putih, bendera nasional kebanggaan Indonesia.
Sang Saka Merah Putih ialah simbol perjuangan, patriotisme, dan alat pemersatu bangsa ini. Ia memiliki sisi filosofis yang sarat arti. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk membangun Indonesia.
Karena itu, bangsa ini tak mungkin menoleransi setiap pelecehan terhadap Merah Putih. Tak peduli siapa pun dia, apakah orang Indonesia atau warga mancanegara, jika menghina sang Saka, harus berhadapan dengan seluruh anak bangsa.
Belakangan, setidaknya ada dua pihak yang menghina Merah Putih. Pertama, sekelompok orang dari sebuah pesantren di Bogor membakar umbul-umbul merah putih yang dipasang warga dalam rangka menyambut HUT ke-72 RI. Warga sekitar geram, aparat keamanan pun lantas menyeret para pelaku sebagai tersangka. Itulah konsekuensi yang harus diterima mereka yang melecehkan Merah Putih.
Penghinaan kedua terjadi jauh di tanah seberang, Malaysia. Pelakunya, panitia pesta olahraga terakbar bangsa-bangsa Asia Tenggara atau SEA Games 2017 yang tengah bergulir di Kuala Lumpur. Bentuknya, Merah Putih dipasang terbalik di buku panduan SEA Games 2017 yang dibagikan kepada para tamu pesta pembukaan ajang tersebut, dua hari lalu.
Memajang bendera Merah Putih secara terbalik ialah kesalahan fatal, sangat fatal. Ia merupakan penghinaan tingkat tinggi atas harga diri negara dan rakyat Indonesia. Apalagi, bendera terbalik ialah penanda bahwa sebuah negara dalam keadaan perang, padahal Indonesia damai-damai saja.
Amat wajar jika penyesalan hingga kecaman dari Tanah Air membanjiri Malaysia. Sejumlah menteri hingga Presiden Jokowi memprotes keras insiden itu. Rakyat Indonesia juga geram dan ramai-ramai menumpahkan kemarahan lewat media sosial. Apalagi, pemasangan bendera Merah Putih secara terbalik tak cuma di buku panduan SEA Games 2017, tetapi juga di surat kabar Malaysia, yakni Metro Ahad.
Lagi pula, bukan kali ini saja Malaysia meremehkan kita. Di wajah yang satu, mereka bermulut manis dan menganggap Indonesia sebagai saudara serumpun, tetapi di wajah yang lain kerap memainkan peran sebagai tetangga yang kurang ajar. Bahkan, Malaysia tak jarang mengusik kedaulatan Indonesia di perbatasan.
Kita patut murka kepada Malaysia. Memang sudah semestinya kita melayangkan nota protes dan mendesak Malaysia menindak tegas mereka yang serampangan memajang Merah Putih. Namun, seperti imbauan Presiden Jokowi, kasus ini tak perlu dibesar-besarkan. Kita harus bijak, tapi tegas. Toh, pemerintah Malaysia sudah mengaku salah, meminta maaf secara resmi, dan menarik buku panduan SEA Games yang bermasalah.
Biarkan Malaysia sibuk untuk meyakinkan bahwa insiden itu bukan karena kesengajaan, melainkan akibat kepandiran. Kita sudah menunjukkan sikap sebagai negara besar dan berdaulat bahwa Indonesia tak bisa dihinakan siapa pun. Akan lebih hebat jika kita bisa membalas penghinaan itu dengan prestasi tertinggi di SEA Games 2017, di kandang Malaysia.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved