Membumikan Pancasila

MEMPERINGATI kelahiran yang bukan untuk sekadar perayaan bertambah umur, sesungguhnya bukan perkara enteng. Sebab berarti kita harus mengetahui esensi kelahiran dan penciptaannya.

Ini juga yang terjadi ketika Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Lahir Pancasila yang jatuh 1 Juni sebagai hari libur nasional. Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dikatakan tujuan besarnya adalah untuk mengukuhkan lagi semangat Pancasila dalam jati diri bangsa.

Dengan berbagai persoalan kebangsaan sekarang ini, jiwa Pancasila memang dirindukan. Namun ini tidak menghentikan pertanyaan efektivitas perayaan baru terkait Pancasila. Terlebih sudah lama kita memiliki Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh 1 Oktober.

Namun puluhan tahun diperingati, berikut juga dengan program sosialisasi ala doktrinasi, Pancasila belum juga meresap sampai akar rumput. Tidak hanya upaya mistifikasi yang gagal, Pancasila kini semakin diuji dan dipersandingkan dengan ideologi lain.

Lalu bagaimanakah peringatan baru ini bisa lebih mengukuhkan semangat Pancasila? Jika melihat upaya pemerintah, selain upacara yang digelar dan dihadiri Presiden di Gedung Pancasila, Jakarta, ada pula pekan peringatan yang digelar di kementerian-kementerian. Bertajuk Pekan Pancasila, acara itu berlangsung sampai 4 Juni.

Namun tetap saja rangkaian ini bisa sekadar seremonial yang tidak berdampak. Untuk menghindarinya, pemerintah sepatutnya belajar dari kesalahan Orde Baru, khususnya dalam penyakralan Pancasila. Pengembalian Pancasila kepada nilai luhurnya hanya bisa terjadi jika Pancasila tidak diperlakukan eksklusif.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah nilai-nilai yang sangat membumi. Ini bisa dimengerti jika kita menilik sejarah kelahiran Pancasila.
Soekarno merumuskan lima nilai luhur itu dari perjalanan perjuangan yang berliku, termasuk selama diasingkan ke tempat terpencil di Ende, Nusa Tenggara Timur. Namun di sana pula ia menemukan makna kesetaraan dan kemerdekaan dalam bingkai bangsa yang beragam.

Pancasila yang ia rumuskan ialah nilai yang menjadi payung untuk semua suku, agama dan ras di nusantara ini. Dalam Pancasila tidak ada kata minoritas. Sebab Pancasila adalah tangga yang dapat membuat kelompok menjadi setara. Pancasila juga menjadi jembatan, sebagai pemersatu, keragaman dan perbedaan. Tak mengherankan bila Gus Dur secara saklek mengatakan tanpa Pancasila Indonesia bubar.

Esensi Pancasila juga pernah diingatkan oleh Presiden BJ Habibie pada 2011. Habibie percaya bahwa demokratisasi dan reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah nilai ideal yang harus dibumikan dengan cara disesuaikan dengan berbagai kondisi masyarakat dan perubahan zaman. Bagi pemerintah, 'membumikan' Pancasila hanya bisa dilakukan lewat kebijakan yang menjunjung demokrasi dan kesetaraan dalam semua tataran.
Kesetaraan ini bukan semata dalam perekonomian hingga kesempatan kerja melainkan juga terkait dengan hak asasi yang lebih mendasar, termasuk dalam kehidupan beragama.

Tidak hanya itu nilai keempat sila yang lain juga harus benar-benar diperjuangkan pemerintah dalam setiap program, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pembangunan karakter bangsa.

Pada akhirnya, nilai luhur Pancasila juga baru bisa hidup jika tercermin dalam laku dan lisan para tokoh, dari pejabat negara, politisi, ulama sampai pendidik.