Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Presiden menjelaskan Indonesia merasa terhormat menerima kunjungan Raja Abdullah bersama Permaisuri dan delegasi Malaysia.
Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang sebelumnya hanya memperbolehkan ambulans di Puskesmas 13 kecamatan mengangkut pasien sakit, kemarin berubah karena Husen.
WALI Kota Bogor Bima Arya membentuk tim khusus untuk mengkaji kemungkinan provinsi baru Bogor Raya, bergabungnya suatu kota dengan DKI Jakarta, serta Jabode-tabek sebagai kota global.
SEORANG anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2019-2024 tertidur sesaat sebelum pengambilan sumpah jabatan di Gedung DPRD Kota Bekasi,
Hubungan Gubernur Anies Baswedan dengan dua pesaing sekaligus pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama, serta Djarot Saiful Hidayat, manismanis saja.
Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi tentang ketidakhadiran Aher memenuhi panggilan KPK, di Jakata, kemarin.
Kritikan terhadap pansel harus berorientasi pada upaya untuk mendapatkan komisioner KPK yang lebih baik.
DETASEMEN Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap dua terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur. Kedua tersangka, yakni HS dan BL merupakan pimpinan atau amir JAD.
Telaah itu dikemukakan dalam konferensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP, di Jakarta, kemarin.
Penguatan nilai-nilai kebangsaan, utamanya pemahaman Pancasila, di perguruan tinggi wajib dilakukan.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun manajemen krisis sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN.
TANDA-TANDA bahwa dua mantan Sekjen PKB, yakni Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding tidak masuk dalam struktur kepengurusan PKB 2019-2024 terbukti sudah.
KETUA DPR Bambang Soesatyo meminta anggota DPR 2019-2024 agar lebih cermat dan cepat dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Regulasi yang tumpang tindih telah menjebak dan menghambat inovasi dan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Anggota DPR dan DPD diminta mengkaji sebelum melahirkan regulasi.
Ari menjelaskan, 19% dana yang akan dikeluarkan pemerintah dari kas negara akan efektif bila ada industri, pekerja, serta konsumen yang berperan aktif dalam proyek pemindahan ibu kota.
PAKAR Hukum Tata Negara Umbu Rauta menilai payung hukum setingkat UU perlu dibentuk untuk legalitas pemindahan ibu kota negara.
Setelah dibahas di rapat paripurna dan disetujui anggota DPR, lalu dikembalikan ke rapat pimpinan, pembahasan kemudian diteruskan ke komisi dan dibentuk panitia kerja
Sebelumnya Jang Youn-cho ialah Rektor Universitas Hankuk di Korea Selatan.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Wibi Andrino menegaskan pihaknya menampung aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved