Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TANDA-TANDA bahwa dua mantan Sekjen PKB, yakni Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding tidak masuk dalam struktur kepengurusan PKB 2019-2024 terbukti sudah. Keduanya sebelumnya juga tidak diundang saat Muktamar V PKB di Bali.
Saat itu Lukman menduga tidak diundang karena buntut dari persoalan cawapres.
Saat itu, Lukman dianggap tak mendukung cawapres pilihan PKB, yaitu Ma’ruf Amin, setelah sebelumnya menguat kepada sosok Mahfud MD.
“Mungkin itu buntut dari masalah wapres cawapres. Ya itu satu hal. Lalu setelah pilpres-pilpres itu, sampai persoalan sekjen (diganti) ya kan. Nah, mungkin sekarang dia belum move on, gitu. Saya kan, kita lihat kan sudah selesailah itu semua kan,” beber Lukman.
‘’Struktur kepengurusan PKB dibacakan Ida Fauziah kemarin. Dasar hukum pembentukan DPP PKB ialah anggaran rumah tangga Pasal 16,’’ kata Ida.
Dalam Pasal 16 anggaran rumah tangga PKB, salah satu ayatnya menyatakan Ketua Umum DPP Partai bertugas, bertanggung jawab, berwenang, dan berhak untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan memberhentikan personalia dewan pengurus pusat sesuai kebutuhan dan tantangan baru yang dihadapi partai.
Dalam struktur itu ada 3 orang yang menjabat wakil ketua umum (waketum). Apa alasannya?
“Ada 3 waketum, kaderisasi terutama, kemudian kesra dan ekonomi, yang kedua pemenangan pemilu. jadi agar fokus pada tiga isu itu,” imbuh Waketum PKB Ida Fauziyah.
Ida mengatakan Waketum Kaderisasi di PKB itu atas usulan muktamar, divisi kaderisasi itu, kata Ida, ada dalam AD/ART PKB. Jabatan Waketum Kaderisasi itu telah mengikuti aturan dari AD/ART PKB.
“Ini muktamar kaderisasi dimasukkan ke AD/ART, kalau di muktamar kemarin kita menarasikan PKB sebagai partai kader. Konsekuensi itu, kita nomenklaturnya juga harus ikuti. Salah satunya, bagaimana yang disebut secara langsung itu ialah lembaga kaderisasi,” jelasnya.
Ida menegaskan struktur baru dengan 3 waketum ini sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di PKB. Ida mengatakan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga telah menye-tujuinya.
Menurut Ida, struktur itu mengikuti kebutuhan partai agar bisa bekerja dengan cepat. Dia juga yakin struktur baru ini bisa membawa arah perubahan baik bagi PKB 5 tahun ke depan.
3 orang yang mengurusi jabatan waketum, yakni Wakil Ketua Umum Ideologi dan Kaderisasi M Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Umum Kesra dan Perekonomian Ida Fauziyah, dan Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid. (Uta/Uca/Ant/P-1)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved