Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MANTAN Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau karib disapa Aher meminta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya. Sedianya, ia dipanggil untuk diperiksa kemarin terkait dengan kasus suap proyek Meikarta.
Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi tentang ketidakhadiran Aher memenuhi panggilan KPK, di Jakata, kemarin.
“Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya direncanakan diperiksa untuk tersangka IWK, tadi yang bersangkutan menghubungi KPK. Yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada Selasa (27/8), besok,” tutur Febri.
Febri mengatakan, Aher beralasan belum menerima surat pemanggilan dari KPK. Keterangan Aher dibutuhkan dalam kasus suap izin Meikarta yang menjerat mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa alias IWK.
Dalam pemeriksaan satu saksi yang hadir hari ini, KPK mendalami ihwal pencalonan Iwa dalam pilkada di Provinsi Jawa Barat melalui keterangan Jamez Yehezkiel.
“Kami mulai mendalami terkait dengan informasi yang diketahui saksi tentang pencalonan tersangka dalam pilkada di Provinsi Jawa Barat yang lalu. Jadi, proses pencalonannya menjadi informasi yang kami dalami lebih lanjut,” ungkap Febri.
KPK telah memanggil mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, pada Jumat (23/8). Saat itu, Deddy ditanyai tentang rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) terkait dengan proyek Meikarta.
Di kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka baru. Mereka ialah mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.
Dalam perkara yang menjerat Iwa, KPK menduga Neneng Rahmi Nuliani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang terkait dengan pengurusan rencana detil tata ruang (RDTR) sesuai permintaan Iwa dan memberikannya kepada beberapa pihak guna memperlancar proses pembahasannya. (Mir/P-2)
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Yang pasti, semua cabor motorsport ini akan ditunjang oleh ciri khas lintasan aspal yang enak untuk dilibas.
Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama belasan anggota dewan lintas komisi melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi.
Khofifah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved