Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MANTAN Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau karib disapa Aher meminta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya. Sedianya, ia dipanggil untuk diperiksa kemarin terkait dengan kasus suap proyek Meikarta.
Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi tentang ketidakhadiran Aher memenuhi panggilan KPK, di Jakata, kemarin.
“Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya direncanakan diperiksa untuk tersangka IWK, tadi yang bersangkutan menghubungi KPK. Yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada Selasa (27/8), besok,” tutur Febri.
Febri mengatakan, Aher beralasan belum menerima surat pemanggilan dari KPK. Keterangan Aher dibutuhkan dalam kasus suap izin Meikarta yang menjerat mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa alias IWK.
Dalam pemeriksaan satu saksi yang hadir hari ini, KPK mendalami ihwal pencalonan Iwa dalam pilkada di Provinsi Jawa Barat melalui keterangan Jamez Yehezkiel.
“Kami mulai mendalami terkait dengan informasi yang diketahui saksi tentang pencalonan tersangka dalam pilkada di Provinsi Jawa Barat yang lalu. Jadi, proses pencalonannya menjadi informasi yang kami dalami lebih lanjut,” ungkap Febri.
KPK telah memanggil mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, pada Jumat (23/8). Saat itu, Deddy ditanyai tentang rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) terkait dengan proyek Meikarta.
Di kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka baru. Mereka ialah mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.
Dalam perkara yang menjerat Iwa, KPK menduga Neneng Rahmi Nuliani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang terkait dengan pengurusan rencana detil tata ruang (RDTR) sesuai permintaan Iwa dan memberikannya kepada beberapa pihak guna memperlancar proses pembahasannya. (Mir/P-2)
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Yang pasti, semua cabor motorsport ini akan ditunjang oleh ciri khas lintasan aspal yang enak untuk dilibas.
Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved