Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau karib disapa Aher meminta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya. Sedianya, ia dipanggil untuk diperiksa kemarin terkait dengan kasus suap proyek Meikarta.
Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi tentang ketidakhadiran Aher memenuhi panggilan KPK, di Jakata, kemarin.
“Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya direncanakan diperiksa untuk tersangka IWK, tadi yang bersangkutan menghubungi KPK. Yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada Selasa (27/8), besok,” tutur Febri.
Febri mengatakan, Aher beralasan belum menerima surat pemanggilan dari KPK. Keterangan Aher dibutuhkan dalam kasus suap izin Meikarta yang menjerat mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa alias IWK.
Dalam pemeriksaan satu saksi yang hadir hari ini, KPK mendalami ihwal pencalonan Iwa dalam pilkada di Provinsi Jawa Barat melalui keterangan Jamez Yehezkiel.
“Kami mulai mendalami terkait dengan informasi yang diketahui saksi tentang pencalonan tersangka dalam pilkada di Provinsi Jawa Barat yang lalu. Jadi, proses pencalonannya menjadi informasi yang kami dalami lebih lanjut,” ungkap Febri.
KPK telah memanggil mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, pada Jumat (23/8). Saat itu, Deddy ditanyai tentang rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) terkait dengan proyek Meikarta.
Di kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka baru. Mereka ialah mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.
Dalam perkara yang menjerat Iwa, KPK menduga Neneng Rahmi Nuliani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang terkait dengan pengurusan rencana detil tata ruang (RDTR) sesuai permintaan Iwa dan memberikannya kepada beberapa pihak guna memperlancar proses pembahasannya. (Mir/P-2)
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pemanfaatan kawasan juga terlihat melalui penyelenggaraan Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada Oktober lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved