BSSN Susun Manajemen Krisis Hadapi Serangan Siber

BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun manajemen krisis sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN. Se­kretaris Utama (Sestama) BSSN, Syahrul Mubarak, mengatakan manajemen krisis dibuat untuk mengambil keputusan cepat dan serentak terkait potensi ancaman keamanan siber.

“Membangun pusat manajemen krisis siber belum terlaksana dan akan kami wujudkan secara terintegrasi pada pembangunan National Security Operation Center (NSOC) pada anggaran 2019,” ujar Syahrul dalam forum group discussion (FGD), di Jakarta Selatan, kemarin.

Manajemen krisis penting untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi. Misalnya, baru-baru ini gangguan sistem check in di terminal tiga Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Syahrul menyebut kejadian itu membuat kegelisahan dan ketidakpastian penumpang. “Res­pons secara lokal memang cepat, namun pengambilan keputusan belum memungkinkan dilakukan secara cepat dan serentak,” tutur dia.

BSSN memercayakan penyu­sunan manajemen krisis pada Guru Besar Ilmu Komputer ABFI Perbanas, Richardus Eko Indrajit. Tim juga diisi ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo.

 Richardus menjelaskan kondisi krisis ditetapkan ketika ada kondisi yang merugikan kemaslahat­an warga negara Indonesia yang disebabkan serangan siber. Status krisis tidak dapat ditetapkan bila hanya segelintir masyarakat yang terdampak.

“Ketika Indonesia mengalami kondisi krisis tidak ada yang menentukan kita, selain negara kita, merasakan senasib sepenang­gungan.’’

Tim ahli akan menghasilkan dua produk dokumen strategis, naskah akademik dan konsep rancangan peraturan BSSN tentang manajemen krisis siber atau peraturan badan.

Selain itu BSSN menilai Rancangan Undang-Undang (UU) Keamanan dan Ketahanan Siber sangat diperlukan. Negara perlu regulasi mengantisipasi kemungkinan serangan siber di masa mendatang. (Mir/Uca/P-1)