Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Wiranto mengemukakan penyebab pelajar dan mahasiswa eksodus dari daerah ke kampung halaman mereka lantaran khawatir ada perlakuan sewenang-wenang dari masyarakat di tempat menimba ilmu.
SETELAH disosialisasikan dalam sebulan terakhir, perluasan sistem ganjil-genap resmi diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, kemarin.
Dua perusahaan pengimpor sampah yang diduga terkontaminasi limbah B3 berlokasi di Tangerang, Banten.
ALAM rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-36, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) untuk jumlah karateka terbanyak.
Untuk setiap atlet memperoleh Rp40 juta, pelatih Rp30 juta, tenaga keolahragaan lain Rp25 juta.
TUGAS Kepolisian Daerah Lampung untuk menanggulangi penyelundupan satwa dilindungi mendapat dukungan warga.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
DAMPAK kemarau membuat sejumlah perusahaan daerah air minum kedodoran dalam melayani warga.
Dari koperasi simpan pinjam, BUM-Des Mattiro Bulu bisa memiliki usaha perdagangan, jasa, peternakan, dan transportasi. Desa tetangga pun dapat manfaat.
Pencabutan paspor juga tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem kembali menggelar sekolah legislatif untuk anggota DPRD hasil Pemilu 2019.
Pembentukan dewan pengawas jangan diartikan sebagai penghambat, tetapi justru untuk meningkatkan kinerja KPK.
PRESIDEN ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie diketahui sudah seminggu ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RSPAD) Gatot Soebroto.
WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa penyebutan istilah Empat Pilar MPR RI sudah benar sehingga tetap digunakan hingga saat ini.
Perubahan UU MD3 seharusnya fokus untuk memastikan legislator perempuan mendapatkan tempat di lembaga legislatif.
Komnas HAM justru tidak bisa memenuhi petunjuk-petunjuk.
Dari Kejagung memang dinilai bukti permulaan yang disampaikan Komnas HAM belum cukup. Misalnya soal autopsi, soal penguatan saksi-saksi.
Parlemen punya kewajiban menanyakan penerapan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM yang sudah hampir 20 tahun berlaku.
"Tujuannya jelas agar kerja sama bisa langsung diimplementasikan proses ratifikasi selesai," tambah Mendag.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 19 konsesi lahan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved