NasDem Gelar Sekolah Legislatif untuk DPRD

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem kembali menggelar sekolah legislatif untuk anggota DPRD hasil Pemilu 2019. Sekolah legislatif gelombang kedua itu dilaksanakan mulai Minggu (8/9) hingga Jumat (13/9) di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta.

Sebelumnya, pada Juli 2019, NasDem menggelar sekolah legislatif gelombang pertama untuk anggota terpilih DPR RI. Sekolah legislatif gelombang kedua akan diikuti 310 anggota DPRD dari 16 provinsi, yakni Lampung, NTB, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTT, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Jawa Barat, dan Sumatra Barat.

"Jadwal sekolah legislatif ini sudah ditetapkan lama oleh DPP NasDem. Belum seluruh anggota terpilih DPRD dilantik, membuat jumlah peserta kali ini baru 310 orang," ujar Kepala Sekolah Legislatif Partai NasDem, Nining Indra Saleh, di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan sekolah legislatif untuk DPRD akan diikuti seluruh wakil rakyat terpilih dari NasDem. Totalnya mencapai 1.808 orang. "Kami sudah menyiapkan enam gelombang untuk mengakomodasi seluruh anggota dewan terpilih dari NasDem. Bila gelombang kedua ini belum bisa ikut serta karena satu dan lain hal, kami siapkan gelombang berikutnya," papar Nining.

Dalam Pemilu 2019, NasDem meraih 12.661.792 suara (9,0556%). Itu meningkat singnifikan bila dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang meraih 8.402.812 suara (6,724%). Rincian perolehan kursi NasDem, DPR RI 59 kursi, DPRD provinsi 186 kursi, dan DPRD kabupaten/kota 1.622 kursi. Total kursi yang diraih NasDem dalam Pemilu Serentak 2019 ialah 1.867.

Peningkatan perolehan suara tersebut mempertegas bahwa partai tanpa mahar itu semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Bahkan, NasDem yang selalu mengedepankan jargon Partai Restorasi untuk Perubahan Indonesia sekarang menjadi partai papan atas (peringkat lima besar).

"Dengan capaian tersebut, NasDem memang sudah selayaknya mempersiapkan seluruh kadernya yang duduk di parlemen untuk tahu betul apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan," tegas Nining.

Kurikulum sekolah legislatif, urainya, telah disiapkan DPP NasDem, di antaranya fungsi anggota DPRD, komunikasi politik, serta disiplin organisasi. (Cah/P-3)