TNI Siap Kembalikan 835 Mahasiswa Eksodus

MARKAS Besar TNI menyiapkan dua pesawat Hercules C-130 untuk membawa 835 pelajar dan mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang sempat eksodus dari tempat belajar mereka. Pemerintah juga menjamin seluruh pelajar dan mahasiswa tersebut tidak akan mendapat tekanan.

"Atas prakarsa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, disiapkan angkutan Hercules. Pesawat ini bisa mengangkut mereka ke tempat belajar," ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, kemarin.

Wiranto mengemukakan penyebab pelajar dan mahasiswa eksodus dari daerah ke kampung halaman mereka lantaran khawatir ada perlakuan sewenang-wenang dari masyarakat di tempat menimba ilmu. Isu itu digulirkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Walhasil, para orangtua pun khawatir dan langsung menarik anak-anak mereka.

"Tapi disampaikan fakta sesungguhnya, ternyata mereka menyesal kembali ke Papua dan Papua Barat," jelas Wiranto.

Gubenur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan membicarakan pengembalian mahasiswa Papua ke kota tempat studi mereka bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, juga para bupati dan wali kota di sana. "Jumlahnya lebih dari 300 lebih, 200 mahasiswa dari Manado, sisanya dari Jawa," kata Lukas di Jayapura, kemarin.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib meminta mahasiwa Papua untuk melanjutkan studi. "Kembalilah ke  kota studi sebagai duta kultural orang asli Papua dan hidup harmonis dengan seluruh elemen bangsa Indonesia."

Sementara itu, kabar tak sedap kembali menimpa Asrama Mahasiswa Papua di Jl Kalasan Surabaya. Asrama itu, kemarin pukul 04.19 WIB, mendapat teror sekarung ular. "Anak-anak sempat kejar, tapi (pelaku) lari. Ada 4 orang dengan 2 sepeda motor," kata Yoab Orlando, penghuni asrama.

Di sisi lain, Mabes Polri memastikan penetapan tersangka baru berinisial FBK sebagai aktor intelektual kasus kerusuhan di Papua-Papua Barat. 

Di lain pihak, tokoh lintas agama mendesak pemerintah menunaikan kewajiban yang belum dipenuhi sesuai UU Otonomi Khusus Papua, seperti pembentukan komisi HAM, pengadilan HAM, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua. Pernyataan itu disampaikan di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin. (Gol/Fer/Dhk/Ths/MC/FL/SS/X-4)