Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 19 konsesi lahan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan lantaran diduga ada unsur kesengajaan pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
"Di Kalbar dilakukan law enforcement dan sudah 19 konsesi disegel, 3 di antaranya dari korporasi dan 1 perorangan telah dijadikan tersangka,'' ujar Menteri LHK Siti Nurbaya ketika dihubungi, kemarin.
Siti mengatakan 99% kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memang disebabkan oleh kesengajaan perbuatan manusia. Tidak hanya di Kalbar, karhutla akibat pembakaran secara sengaja juga diduga terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
"Di Kalteng sedang didalami kebakaran dengan sebab-sebab yang mencurigakan, sedang ditelusuri indikasi pembakaran secara sengaja dengan mempelajari jaringan kerja 'kebakaran mencurigakan' tersebut," ujar Menteri Siti.
Dia juga mengaku bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di seluruh titik. Dari upaya itu, terjadi penurunan titik panas atau hotspot per 8 September, kemarin.
Hotspot berkurang hingga sepertiga dari kondisi hotspot per tanggal 4 dan 5 September lalu. Dipastikan, tidak ada lagi asap akibat karhutla yang melintas hingga ke negara tetangga.
Menurut Siti, pihaknya bersama masyarakat dan pelaku usaha bakal terus melakukan pemadaman karhutla di berbagai titik, yakni di Jambi, Riau, dan Sumatra Selatan.
Pemadaman terpadu ini, kata dia, bagian dari sistem pengendalian yang telah disusun pemerintah setelah karhutla pada 2015.
"Untuk pihak-pihak yang masih saja sengaja melakukan pembakaran, tidak akan kami biarkan. Bagi penjahat karhutla, kami akan terus kejar dan tindak tegas," tandas Siti.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, Humas BNPB Agus Wibowo juga menegaskan hingga saat ini asap akibat karhutla di Indonesia tidak mencapai Singapura dan Semenanjung Malaysia.
"Meski demikian, pantauan Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG) serta ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC) pada 7 September 2019 menunjukkan bahwa transboundary haze secara fluktuatif terdeteksi di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan wilayah Sarawak, Malaysia," ujarnya, kemarin.
Hingga kini, BNPB dan aparat terkait masih bekerja keras memadamkan karhutla yang masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia. (Sru/X-10)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Bhakti menyebut hingga kini pihaknya telah memeriksa 65 saksi. Penyidik, kata dia, masih terus berupaya mengumpulkan sejumlah alat bukti.
Total ada 65 aksi dan lima ahli dimintai keterangan dan diketahui proyek ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara 62.410.523,20 USD (setara Rp1,350 triliun) dan Rp323.199.898.
Tessa mengatakan, penggeledahan telah dilakukan dari Jumat, 25 April 2025. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Wilayah terdampak banjir tersebut antara lain Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah memilih Provinsi Kalimantan Barat pada Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara itu.
Dukungan bagi pengembangan UMKM lokal juga ditunjukkan dengan terus menjaga kualitas pelayanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved