Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu diwujudkan OJK melalui program Bank Wakaf Mikro. "Kami meyakini bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan ketersediaan akses keuangan. Untuk itu, kami menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro di daerah," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, saat meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro Apik di Pesantren Apik Kaliwungu, Kendal, Jumat (6/9).
Wimboh melanjutkan, pembentukan Bank Wakaf Mikro di daerah merupakan bagian dari upaya OJK yang tidak hanya berfokus pada nasabah besar, tetapi juga mendorong penyediaan akses keuangan untuk masyarakat kecil
Menurutnya, skema dalam Bank Wakaf Mikro merupakan terobosan baru yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kecil. Hal itu karena pembiayaan yang diberikan cukup murah, yakni dengan margin hanya 3% per tahun dan mudah tanpa agunan.
Selain itu, OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi oleh Bank Wakaf Mikro, seperti untuk memasarkanproduk, meningkatkan kapasitas pelayanan, maupunmengembangkan usaha.
Menurut catatan, hingga Juli 2019, terdapat 52 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 15 provinsi di Tanah Air. Adapun nilai total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp24,9 miliar kepada 19.543 nasabah.
Secara rinci, nasabah-nasabah tersebut terdiri atas 2.374 kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia. Khusus Provinsi Jawa Tengah, saat ini memiliki Bank Wakaf Mikro terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, yaitu sebanyak 11 Bank Wakaf Mikro.
Di provinsi itu, sejak April 2019, Bank Wakaf Mikro sudah membina 270 nasabah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp270 juta. Para debitur Bank Wakaf Mikro tersebut kebanyakan dari kelompok masyarakat produktif, yaitu kelompok usaha kecil jajanan tradisional, kerajinan anyaman bambu, dan bahan makanan pokok.
Sebagai informasi, OJK ialah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. (AS/N-3)
PW RMI-NU Jakarta dan PAM Jaya Siapkan MoU Penyediaan Air Langsung Minum di Pesantren
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Penanaman jagung awal di ponpes tersebut di atas lahan sekitar satu hektare. Sementara benih ikan yang ditaburkan adalah nila sebanyak tiga ribu ekor.
DIREKTORAT Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk pertama kalinya menggelar Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) tingkat Internasional.
Kemenag menyebut program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyasar siswa dan santri bisa melengkapi kebutuhan pemeriksaan kesehatan di pesantren.
Untuk bisa mengakses peluang beasiswa kampus-kampus internasional di luar negeri dan dalam negeri, menurut Kyai Imjaz, bahasa Inggris menjadi kunci yang wajib dimiliki.
Wakaf juga bisa menjadi modal sarana dan prasarana sosial seperti sekolah, pesantren, dan masjid.
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meresmikan pendirian BWM Pesantren Modern Pondok Karya Pembangunan di Ciracas, Jakarta, Kamis (24/3).
OJK terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan akses permodalan sektor UMKM di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso meresmikan Klaster Usaha Nasabah Sektor Peternakan Kambing dan Domba di Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo, Jawa Tengah, Kamis (24/2)
Wapres dalam sambutannya menekankan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah dan pusat pemberdayaan masyarakat.
Sejak diluncurkan empat tahun yang lalu, saat ini telah berdiri sebanyak 62 BWM yang tersebar di 20 provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved