Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Bonus demografi tak otomatis menjadi dividen; ia bisa menjadi liabilitas bila generasi muda terseret polarisasi, scam, radikalisasi, dan apatisme digital.
MK dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi publik.
Prabowo meminta Djamari untuk mengucapkan sumpah yang ia bacakan.
Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat.
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.
Kemudian, Erick mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp33,5 miliar. Terus, ada juga surat berharga senilai Rp1,7 triliun.
Dalam laporannya, Djamari mencatatkan kepemilikan dua tanah dan bangunan senilai Rp1,5 miliar. Lokasinya ada di Malang dan Bogor.
Prasetyo menjelaskan pemberian kenaikan pangkat itu dilakukan Presiden dengan pelbagai pertimbangan dan penilaian dari banyak aspek.
Pras membeberkan alasan perubahan nama badan yang sebelumnya dipimpin oleh Hasan Nasbi.
Pengamat olahraga Djoko Pekik Irianto menilai keputusan Presiden Prabowo memilih Erick Thohir sebagai Menpora tepat.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pembentuk undang-undang sudah menyediakan berbagai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU TNI.
Ia mengatakan, dirinya tidak terbiasa menggunakan sirene secara berlebihan saat berkendara dengan mobil dinas.
Untuk mengejar kompetensi ini, pelatihan berupa workshop training project management pun digelar pada 15 hingga 19 September 2025 di Jakarta.
Perusahaan pelat merah di sektor migas itu memastikan akan terus membenahi diri untuk memastikan pelayanan terbaik ke negara dan masyarakat.
Berkas mereka diserahkan penyidik ke jaksa penuntut umum pada Selasa, 16 September 2025. Kejagung memastikan para tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum tahap dua dilakukan.
Pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler, dan 8% untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50%
Budi menjelaskan, kasus itu tidak disetop oleh KPK. Lembaga Antirasuah masih mencari bukti, sembari menunggu BPKP menyelesaikan penghitungan.
Perkara ini diadukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang memberikan kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat, Shaleh Al Ghifari, dan Kafin Muhmmad.
Aparat kepolisian langsung menindaklanjuti rencana demonstrasi itu. Polres Jakarta Pusat siap mengamankan dengan mengerahkan 6.000 lebih personel.
KPK bahkan sudah menelusuri aliran dana terkait dengan kasus ini. Lembaga Antirasuah diminta tidak menahan penetapan tersangka terkait perkara itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved