MK Tolak Permohonan Terakhir Uji Formil UU TNI, Semua Gugatan Kandas

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pembentuk undang-undang sudah menyediakan berbagai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU TNI.

Tanggapi Bising 'Tot tot wuk wuk' Pramono : Saya Hampir tidak Pernah Pakai

Ia mengatakan, dirinya tidak terbiasa menggunakan sirene secara berlebihan saat berkendara dengan mobil dinas. 

Hadapi Dinamika Ekonomi, Indonesia Harus Miliki Kompetensi Project Manager Berstandar Global

Untuk mengejar kompetensi ini, pelatihan berupa workshop training project management pun digelar pada 15 hingga 19 September 2025 di Jakarta.

Cegah Anomali, Pertamina Bersinergi dengan KPK

Perusahaan pelat merah di sektor migas itu memastikan akan terus membenahi diri untuk memastikan pelayanan terbaik ke negara dan masyarakat.

Meja Hijau Menanti 3 Tersangka Kasus Korupsi di Sritex

Berkas mereka diserahkan penyidik ke jaksa penuntut umum pada Selasa, 16 September 2025. Kejagung memastikan para tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum tahap dua dilakukan.

Diskresi Berujung Jual Beli Kuota Haji

Pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler, dan 8% untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50%

Mirisnya Pemberantasan Korupsi, Hasil Audit Rasuah Rumah Jabatan di DPR tak Kunjung Kelar

Budi menjelaskan, kasus itu tidak disetop oleh KPK. Lembaga Antirasuah masih mencari bukti, sembari menunggu BPKP menyelesaikan penghitungan.

DKPP Mulai Sidangkan KPU di Kasus Sewa Private Jet

Perkara ini diadukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang memberikan kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat, Shaleh Al Ghifari, dan Kafin Muhmmad.

6.118 Personel Kepolisian Amankan Demo Ojol Hari Ini

Aparat kepolisian langsung menindaklanjuti rencana demonstrasi itu. Polres Jakarta Pusat siap mengamankan dengan mengerahkan 6.000 lebih personel.

Eks Penyidik Nilai KPK Cukup Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

KPK bahkan sudah menelusuri aliran dana terkait dengan kasus ini. Lembaga Antirasuah diminta tidak menahan penetapan tersangka terkait perkara itu.

Boikot Produk Israel Diminta harus Tepat Sasaran, Jangan Korbankan Pekerja dan Ekonomi Nasional  

Boikot bisa menekan penjualan dan membuat perusahaan mengambil langkah efisiensi, yang ujung-ujungnya berisiko pada pemutusan hubungan kerja (PHK)

Kacab Bank Pemerintah Rencana 'Disiksa' di Safe House, Batal karena Disewa Orang

Kasubdit Jatanras AKBP Abdul Rahim mengatakan safe itu disediakan oleh prajurit TNI dari satuan elite Kopassus berinisial Sersan Kepala (Serka) N.

Polisi Sebut Dana di Rekening Dormant Belum Dipindahkan ke Rekening Penampung

Wira mengatakan rekening penampungan itu dibuat tersangka C alias Ken yang merupakan otak penculikan korban.

Penculikan Kacab Bank tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Para tersangka mengaku tidak punya niatan untuk membunuh. Mereka menculik dan menganiaya korban hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Riset Nasional yang Berfokus pada Pengembangan Potensi Daerah

Keberhasilan ini menjadi bukti kontribusi aktif dosen dan mahasiswa IBM Bekasi dalam riset nasional yang berfokus pada pengembangan potensi daerah.

Prabowo Kabarnya Bakal Lantik Mahfud MD Jadi Menko Polkam?

Aris mengaku turut diajak bicara oleh Prabowo mengenai sosok calon Menko Polkam. Meski begitu, dia menyerahkan keputusan itu kepada Prabowo.

HIPMI Jaya Mendukung Penuh Akbar Himawan Buchari Isi Kursi Menpora

HIPMI Jaya menilai kehadiran figur dari kalangan pengusaha muda akan membawa warna baru dalam kepemimpinan nasional, khususnya di sektor kepemudaan dan olahraga.

Uang dari Khalid Basalamah jadi Barang Sitaan KPK

Budi belum bisa memastikan total uang yang diserahkan Khalid karena masih dihitung KPK. Dana itu kini berada di tempat penampungan.

Keputusan KPU soal Data Capres-Cawapres Dirahasiakan Dinilai Nodai Prinsip Pemilu Demokratis

Menurut Ray, 16 poin dokumen yang dikecualikan oleh KPU justru merupakan aspek penting yang harus diketahui publik. 

Legislator Golkar Sebut Penerbitan Peraturan KPU Soal Data Capres-Cawapres Dirahasiakan Harusnya Dikonsultasikan Dulu

Menurut politikus Golkar itu, penerbitan Peraturan KPU (PKPU) seharusnya dilakukan setelah melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah, khususnya melalui rapat kerja di Komisi II.

Pemborosan Negara Di Balik Musibah ATR 42-500

Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!

Board of Peace, Gaza, dan Ujian Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia