Kemenhut Mantapkan Arah Pasar Karbon, Penasehat Menhut Edo Paparkan Strategi Terkoordinasi di COP30

KEMENTERIAN Kehutanan menegaskan langkah strategis untuk memperkuat dan mengoordinasikan pengembangan pasar karbon nasional guna mendukung target penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan oleh Penasehat Utama Menteri (PUM) Kehutanan, Edo Mahendra, dalam sesi diskusi di Forest Pavilion COP30, Belem, Brazil.

Kajian yang dikembangkan ICGD dengan dukungan UK PACT tersebut menyoroti pentingnya design principles sebagai fondasi koordinasi lintas sektor dan lembaga agar pasar karbon Indonesia tumbuh secara terintegrasi, kredibel, dan menguntungkan bagi perekonomian nasional.

Menurut Edo Mahendra, Indonesia kini memasuki fase kritis dalam implementasi pasar karbon, tantangannya bukan lagi sekadar membangun pasar, tetapi memastikan seluruh skema berjalan selaras dan mendukung prioritas nasional.

Baca juga : Wamenhut Rohmat Sebut Indonesia-Kongo Siap Perkuat Kerja Sama Pasar Karbon Berintegritas Tinggi

“Pendekatan yang koheren dan terintegrasi dapat memastikan bahwa tindakan setiap sektor berkontribusi terhadap tujuan nasional bersama, memobilisasi pendanaan, mencapai target pengurangan emisi, dan mendukung pembangunan inklusif,” ujar Edo Mahendra dalam keterangannya, Minggu (16/11).

“Indonesia harus memastikan bahwa setiap sektor bergerak dalam satu arah yang sama. Prinsip-prinsip desain ini menjadi panduan penting agar pasar karbon tumbuh terkoordinasi, menyalurkan pembiayaan hijau, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Edo.

Disebutkan, terdapat 10 prinsip utama yang menjadi kerangka membangun pasar karbon terkoordinasi. Prinsip-prinsip ini dirumuskan melalui konsultasi luas dan disesuaikan dengan konteks Indonesia, dengan fokus pada tiga prioritas nasional, yakni mengakselerasi pembiayaan untuk pertumbuhan hijau dan inklusif, menyeimbangkan pemenuhan target NDC di dalam negeri dan penjualan kredit karbon ke luar negeri, dan mendorong investasi rendah karbon yang bersifat katalitik dan menghasilkan manfaat ekonomi luas.

“Menegakkan prinsip-prinsip ini akan membantu memastikan bahwa pasar karbon Indonesia berfungsi sebagai sistem yang terkoordinasi yang menghubungkan ambisi iklim dengan investasi, daya saing, dan pertumbuhan berkelanjutan diseluruh perekonomian,” ujar Edo.

“Jika kita membangun pasar karbon dengan koordinasi yang kuat, Indonesia tidak hanya memenuhi target iklimnya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tegasnya. (Cah/P-3)