Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan nakal yang melanggar ketentuan lahan tanah dan lahan hutan
Banyak aspirasi dari kader PDIP kepada Megawati untuk kembali memimpin partai berlogo banteng itu.
PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kelanjutan dari PSN di PIK2 ini.
Pelaku menodong korban dengan memakai korek api yang menyerupai senjata api.
Seorang pria menodongkan pistol ke pegawai SPBU di rest area Cibubur Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Kejadian tersebut pun viral di media sosial.
Pelaku menusuk korban pada bagian kepalanya. Kini, kondisi korban masih kritis dan dirawat di rumah sakit.
Simbol-simbol kedekatan Megawati dan Prabowo perlu disertai dengan silaturahim serta komunikasi politik yang intens
Salah satu poin revisi UU Minerba dari Baleg adalah mengusulkan agar IUP tidak hanya diberikan kepada organisasi masyrakat keagamaan
Program pemeriksaan kesehatan gratis memperlihatkan kepuasan tertinggi karena secara kebermanfaatan jauh lebih pasti bagi masyarakat
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penegakan hukum dinilai masih menjadi pekerjaan rumah
Menteri Trenggono menyatakan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bentuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di antaranya melalui balai warga di pos RW,
Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung akan melakukan pembenahan 13 Sungai (1 sungai/tahun)
Salah satu rancangan undang-undang yang akan diajukan adalah revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM.
Sebelumnya, 9 Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.
Faktor lain yang melahirkan putusan pengadilan kontroversial adalah kualitas hakim dalam memutus perkara.
Bima menyebut pihaknya sedang merumuskan soal penggunaan seragam Komcad dan semi militer dengan Lemhanas.
Kendati demikian, yang dapat disoroti dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo adalah aspek input kebijakan.
Jika merasa putusan PT Pontianak terhadap Yu Hao janggal, penyidik JAM-Pidsus dinilai layak untuk mendalami dugaan jual beli perkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved