Kodam Baru Menjawab Tantangan Perubahan Geostrategi

ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung langkah TNI AD untuk membentuk markas komando daerah militer (kodam) baru. Amelia mengungkapkan kodam baru pernah dikemukakan oleh eks Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman.

"Pembentukan Kodam adalah menjawab tantangan perubahan geostrategi terkait gelar kekuatan bagi sistem pertahanan dan keamanan kita, termasuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan program lainnya," kata Amelia melalui keterangannya, Selasa (11/2).

Amelia mengungkapkan keputusan TNI AD dalam pembentukan kodam telah melalui kajian panjang karena berhubungan dengan pergerakan pasukan dan unsur-unsur pendukung lainnya. Ia memberi catatan peningkatan alih status tidak hanya dilaksanakan oleh TNI AD saja, TNI AL dan TNI AU juga menjalani alih status.

Baca juga : TNI AD: Lima Kodam Baru Bantu Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan

"Namun, kami juga harus mengingat TNI supaya menyiapkan SDM yang matang secara mental, emosi dan ideologi agar tidak terjadinya pergesekan dengan masyarakat umum," katanya.

Sebelumnya, sejumlah Komando Resor Militer (Korem) di Indonesia akan dirombak menjadi kodam. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menargetkan beberapa kodam baru itu bisa rampung di lima provinsi tahun ini. "Saya merencakan tahun ini (kodam baru) harus bisa terealisasi," kata Maruli.

Menurutnya, fokus pembentukan kodam baru akan diprioritaskan di sejumlah Markas Komando Resor Militer (Korem) yang berlokasi di lima provinsi.

Baca juga : KSAD: Banyak Masyarakat di Daerah Minta Pembangunan Kodam

Lokasi sejumlah markas korem itu saat ini wilayahnya dinaungi satu kodam yang selama ini mencakup lima provinsi melalui markas korem. "Sebenarnya, kami paling mampu begitu (pengubahan dari makorem ke markas kodam). Sudah ada kodam yang lama, sekarang namanya korem," kata Maruli.

Maruli mengatakan alasan di balik rencana itu karena sejumlah kodam mencakup terlalu banyak provinsi. Akibatnya, pengendalian pasukan dan lainnya cukup rumit.

Selain itu, pergerakan personel kodam yang mencakup banyak provinsi, selama ini dinilai tidak efisien. Salah satunya, jika mobilitas personel kodam menempuh jalur udara, harus transit dahulu di Jakarta. Karenanya, dia memilih kodam yang mencakup lima provinsi sebagai prioritas pembentukan kodam baru.

"Itu kan ada pembagiannya, karena satu kodam ada lima provinsi sehingga pengendalian agak rumit. Sekarang, pesawat antarprovinsinya itu tidak (jarang) ada. Banyak yang harus ke Jakarta," katanya. (Faj/J-2)