Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung langkah TNI AD untuk membentuk markas komando daerah militer (kodam) baru. Amelia mengungkapkan kodam baru pernah dikemukakan oleh eks Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman.
"Pembentukan Kodam adalah menjawab tantangan perubahan geostrategi terkait gelar kekuatan bagi sistem pertahanan dan keamanan kita, termasuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan program lainnya," kata Amelia melalui keterangannya, Selasa (11/2).
Amelia mengungkapkan keputusan TNI AD dalam pembentukan kodam telah melalui kajian panjang karena berhubungan dengan pergerakan pasukan dan unsur-unsur pendukung lainnya. Ia memberi catatan peningkatan alih status tidak hanya dilaksanakan oleh TNI AD saja, TNI AL dan TNI AU juga menjalani alih status.
"Namun, kami juga harus mengingat TNI supaya menyiapkan SDM yang matang secara mental, emosi dan ideologi agar tidak terjadinya pergesekan dengan masyarakat umum," katanya.
Sebelumnya, sejumlah Komando Resor Militer (Korem) di Indonesia akan dirombak menjadi kodam. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menargetkan beberapa kodam baru itu bisa rampung di lima provinsi tahun ini. "Saya merencakan tahun ini (kodam baru) harus bisa terealisasi," kata Maruli.
Menurutnya, fokus pembentukan kodam baru akan diprioritaskan di sejumlah Markas Komando Resor Militer (Korem) yang berlokasi di lima provinsi.
Lokasi sejumlah markas korem itu saat ini wilayahnya dinaungi satu kodam yang selama ini mencakup lima provinsi melalui markas korem. "Sebenarnya, kami paling mampu begitu (pengubahan dari makorem ke markas kodam). Sudah ada kodam yang lama, sekarang namanya korem," kata Maruli.
Maruli mengatakan alasan di balik rencana itu karena sejumlah kodam mencakup terlalu banyak provinsi. Akibatnya, pengendalian pasukan dan lainnya cukup rumit.
Selain itu, pergerakan personel kodam yang mencakup banyak provinsi, selama ini dinilai tidak efisien. Salah satunya, jika mobilitas personel kodam menempuh jalur udara, harus transit dahulu di Jakarta. Karenanya, dia memilih kodam yang mencakup lima provinsi sebagai prioritas pembentukan kodam baru.
"Itu kan ada pembagiannya, karena satu kodam ada lima provinsi sehingga pengendalian agak rumit. Sekarang, pesawat antarprovinsinya itu tidak (jarang) ada. Banyak yang harus ke Jakarta," katanya. (Faj/J-2)
Kerja Sama Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Bangunan TNI AD
Ia menambahkan, pembukaan Liga Santri Piala KSAD 2022 akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan kesenian seperti hadrah, kolone senapan kolaborasi TNI-Polri
Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.
Final yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta itu bahkan kian bermakna, karena diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Santri Tahun 2022.
TNI mengerahkan 169.369 personel yang terdiri dari TNI AD sebanyak 139.339 personel, TNI AL sebanyak 793 personel, dan TNI AU sebanyak 10.237 orang untuk mengamankan Pilkada 2024.
Pengiriman dan perakitan helikopter serbu tersebut akan dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang akan memakan waktu 6 - 24 bulan.
WACANA soal pemberian kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan bagi diaspora bertalenta disebut sebagai angin segar yang bisa membuat Indonesia tak kehilangan SDM berkualitas.
KOMISI I DPR RI jajaki kerja sama di bidang keamanan siber atau cyber security dengan Australia dalam kunjungan kehormatan (courtesy call) delegasi Kementerian Dalam Negeri Australia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai pers berperan penting dalam memajukan akses dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
ANGGOTA Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi bisa menghancurkan demokrasi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi online (judol) hingga ke akar-akarnya.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi langkah TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam memperkuat pengamanan laut Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved