Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung langkah TNI AD untuk membentuk markas komando daerah militer (kodam) baru. Amelia mengungkapkan kodam baru pernah dikemukakan oleh eks Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman.
"Pembentukan Kodam adalah menjawab tantangan perubahan geostrategi terkait gelar kekuatan bagi sistem pertahanan dan keamanan kita, termasuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan program lainnya," kata Amelia melalui keterangannya, Selasa (11/2).
Amelia mengungkapkan keputusan TNI AD dalam pembentukan kodam telah melalui kajian panjang karena berhubungan dengan pergerakan pasukan dan unsur-unsur pendukung lainnya. Ia memberi catatan peningkatan alih status tidak hanya dilaksanakan oleh TNI AD saja, TNI AL dan TNI AU juga menjalani alih status.
"Namun, kami juga harus mengingat TNI supaya menyiapkan SDM yang matang secara mental, emosi dan ideologi agar tidak terjadinya pergesekan dengan masyarakat umum," katanya.
Sebelumnya, sejumlah Komando Resor Militer (Korem) di Indonesia akan dirombak menjadi kodam. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menargetkan beberapa kodam baru itu bisa rampung di lima provinsi tahun ini. "Saya merencakan tahun ini (kodam baru) harus bisa terealisasi," kata Maruli.
Menurutnya, fokus pembentukan kodam baru akan diprioritaskan di sejumlah Markas Komando Resor Militer (Korem) yang berlokasi di lima provinsi.
Lokasi sejumlah markas korem itu saat ini wilayahnya dinaungi satu kodam yang selama ini mencakup lima provinsi melalui markas korem. "Sebenarnya, kami paling mampu begitu (pengubahan dari makorem ke markas kodam). Sudah ada kodam yang lama, sekarang namanya korem," kata Maruli.
Maruli mengatakan alasan di balik rencana itu karena sejumlah kodam mencakup terlalu banyak provinsi. Akibatnya, pengendalian pasukan dan lainnya cukup rumit.
Selain itu, pergerakan personel kodam yang mencakup banyak provinsi, selama ini dinilai tidak efisien. Salah satunya, jika mobilitas personel kodam menempuh jalur udara, harus transit dahulu di Jakarta. Karenanya, dia memilih kodam yang mencakup lima provinsi sebagai prioritas pembentukan kodam baru.
"Itu kan ada pembagiannya, karena satu kodam ada lima provinsi sehingga pengendalian agak rumit. Sekarang, pesawat antarprovinsinya itu tidak (jarang) ada. Banyak yang harus ke Jakarta," katanya. (Faj/J-2)
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Ajukan Kredit BRIguna untuk Personel TNI AD dengan syarat mudah, suku bunga kompetitif, dan tenor fleksibel. Temukan cara cepat dan praktis untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan.
Menteri Nusron Wahid menyatakan akan menindaklanjuti persoalan status tanah Blang Padang di Banda Aceh yang saat ini dipasang plang 'Hak Pakai TNI AD'.
Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan rumah nondinas dan santunan pendidikan kepada para warakawuri serta prajurit yang mengalami cacat akibat penugasan operasi.
Jajaran TNI AD menggunakan kendaraan listrik Maung MV3 EV yang diberi nama "Pandu". Kendaraan taktis ini baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indo Defence
KOMNAS HAM mengapresiasi pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, yang akan menindak lanjuti temuan dan rekomendasi amunisi afkir.
Dubes RI untuk AS diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memanfaatkan momentum untuk mengawal hubungan baik antara Indonesia dan AS.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Perubahan itu dari 'keamanan' menjadi 'pertahanan'. Hal itu dinilai penting agar tak ditafsirkan tugas TNI masuk dalam tugas polisi.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I terkait revisi UU TNI. Rapat digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
RAPAT Panja DPR RI untuk RUU TNI yang digelar di hotel mewah di Jakarta menuai kritik. Diibaratkan maling yang masuk dan keluar rumah orang lewat jendela.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved