KSAD: Banyak Masyarakat di Daerah Minta Pembangunan Kodam

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru sesuai permintaan rakyat. Pasalnya dari sejumlah kunjungan ke daerah, banyak masyarakat yang meminta untuk dibangun sarana militer seperti Kodim, Koramil maupun Kodam.

"Kalau saya kunjungan ke daerah, mereka pada minta. Jadi ada banyak tempat yang bahkan bilang, 'Pak kami siapkan lahannya, Bapak tolong buatkan di sini kodim, batalion, koramil, dan lain sebagainya'," ujarnya seusai Rapat Pimpinan TNI AD, Kamis (29/2).

Maruli menyebut masyarakat bahkan meminta untuk pembangunan Komando Rayon Militer (Koramil). Hal tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat mulai dari perdamaian, pembangunan, hingga sosial kesehatan seperti stunting.

Baca juga : TNI Akan Bentuk Kodam IKN

Permintaan itu, kata dia, menunjukkan jika kehadiran TNI AD diperlukan masyarakat. Dia mencontohkan, ada Kodam di Kalimantan yang mengurusi tiga provinsi sehingga membuat aksesibilitas pengerjaan tugas menjadi terbatas.

"Mungkin orang tidak merasakan bagaimana rasanya jadi pangdam di tiga provinsi di Kalimantan. Pindah provinsi aja harus lewat Jakarta. Ini kira-kira persoalannya," imbuhnya.

Lebih lanjut, terkait adanya kritik atas rencana tersebut, pihaknya siap berdiskusi dan menerima masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, kritik tersebut tidak bisa disalahkan sebab sesuai dengan teori-teori yang ada.

Baca juga : TNI AD akan Bentuk Kodam di Setiap Provinsi

"Kalau orang yang mengamati dari Jakarta, nggak ngerti kampung, nah ini kita juga nggak salahkan. Mungkin secara teori sekolahan, bagaimana militer, bagaimana ini kekuatan tidak sesuai dengan mendemokrasi, kami tampung," kata dia.

Saat ini, salah satu pembangunan Koramil yang tengah dilakukan berada di wilayah IKN Nusantara. Untuk pembangunan Kodam baru di IKN akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai kajian.

"Sementara sudah ada Kodam Mulawarman menghandle di sana. Nanti bertahap sudah mulai betul-betul pelaksanaan pemerintahan kita akan berpikir apakah diperlukan satu Kodam atau tidak. Tetap terus dikaji," tandasnya. (Z-5)