Jumat 08 April 2022, 10:20 WIB

Kini Penggunaan Teknologi Digital dalam Proses Hukum Jadi Perhatian

mediaindonesia.com | Teknologi
Kini Penggunaan Teknologi Digital dalam Proses Hukum Jadi Perhatian

Ist
OJK memiliki salah satu klaster Regtech (teknologi regulasi) sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD).

 

ERA pandemi yang sebentar lagi bertransformasi ke endemi membuat banyak bisnis yang shifting menerapkan metode hybrid [work from office (WFO) dan work from home (WFH)].

Metode ini terkadang membuat proses hukum mendapatkan kendala dari sisi waktu dan pengerjaannya.

“Kesulitan proses hukum pada era shifting yang banyak dihadapi bagi perusahaan saat ini salah satunya adalah melakukan kerja sama terhadap calon partner mereka, terutama dari tahap awal sisi due diligence (uji kelayakan),” ujar Rionald A. Soerjanto, Chief Operating Officer (COO) DigiData dan TékenAja! dalam keterengan pers, Jumat (8/4). 

Proses hukum, menurut Rionald, juga melewati banyak sekali tahapan. Hal ini juga berdampak terhadap produktivitas karyawan yang harus menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya operasional.

“Perusahaan mulai melakukan transformasi digital termasuk dalam proses hukum," katanya.

"Saat ini terdapat solusi yang biasa digunakan dalam transformasi digital terutama untuk proses hukum yang masih belum terdapat regulasinya atau belum diakui keabsahannya di mata hukum Indonesia,” terang Rionald.

Baca juga: OFA dan AWS re/Start Dukung Transformasi Pendidikan Berbasis Teknologi Digital

Karena hal tersebut, bagian hukum memerlukan regulasi khusus terutama pada tanda tangan, materai, dan sebagainya.

Tujuan dari adanya regulasi tersebut agar semua dokumen dapat diakui keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Rionald menjelaskan, penggunaan teknologi sebagai solusi pada proses hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Namun yang paling penting, jangan sampai penggunaan teknologi tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh pada Lembaga Jasa Keuangan, para pelaku bisnis mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Seperti diketahui bersama di bawah OJK terdapat salah satu klaster Regtech (teknologi regulasi) sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD).

Regtech tentu saja akan bermanfaat untuk bagian hukum terutama di industri finansial.

Salah satu manfaatnya adalah memfasilitasi institusi keuangan dalam kepatuhan regulasi antipencucian uang karena teknologi ini menyediakan dan mengembangkan mekanisme untuk memverifikasi identitas konsumen.

Manfaat lainnya yaitu memberikan rekomendasi kepada unit SKK (Satuan Kerja & Kepatuhan) dalam menerapkan regulasi baru memangkas biaya dan memungkinkan kontrol data serta keamanan informasi yang lebih baik.

“Mitra teknologi yang dipilih untuk kebutuhan hukum tentu saja harus tepat. Lakukan riset terlebih dahulu sebelum bekerjasama dengan perusahaan solusi teknologi terkait hukum serta durasi proses dari masing-masing mitra,”terangnya.

Sebagai contoh, e-KYC (electronic know your customer) atau yang lebih dipahami sebagai pengenalan pelanggan secara elektronik/digital dengan melibatkan sistem.

Dalam memilih dapat mempertimbangkan untuk memilih mitra yang merupakan bagian dari Platform Bersama, sehingga dapat memanfaatkan data Dukcapil secara hukum sesuai Permendagri 102 Tahun 2019.

Digidata sudah menjadi penyelenggara ‘Platform Bersama’ sehingga mampu melakukan beberapa verifikasi data penting dengan proses yang cepat, tepat, dan terpercaya.

“Terdapat solusi lain yaitu tandatangan digital dan e-materai yang akan membuat proses di industri hukum menjadi lebih mudah, aman dan hemat biaya," jelas Rionald.

Solusi ini apabila digunakan di suatu dokumen akan memiliki QR code terdaftar yang berfungsi untuk memverifikasi tanda tangan dan e-materai yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan pada dokumen elektronik.

Selain itu, kekuatan hukum sangat diperlukan terutama untuk solusi tandatangan digital. Penyedia tanda tangan digital harus tersertifikasi sebagai PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) Berinduk sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019.

"TékenAja! adalah salah satu PSrE Berinduk pertama yang ditunjuk langsung oleh Kemenkominfo,”jelasnya.

Solusi teknologi tersebut menurutnya dapat membantu pihak hukum dari berbagai macam industri seperti e-commerce, health-techedutech bahkan sampai ke insurance-tech.

Penggunaannya pun beragam mulai dari melakukan verifikasi (due diligence), proses akuisisi customer hingga ke proses pendaftaran maupun kerja sama, bahkan dapat juga digunakan untuk membuat seluruh proses hukum menjadi digital seperti penandatanganan klaim asuransi.

“Seluruh solusi untuk industri hukum sudah sangat lengkap dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis di seluruh industri. Pemilihan mitra teknologi diwajibkan yang sudah terdaftar dan memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia,”harapnya.. (RO/OL-09)

 

Baca Juga

Mi/Dok Indosat Ooredoo Hutchison

IDCamp Raih PR Awards 2022

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 22 Mei 2022, 06:45 WIB
Sejak diluncurkan pada 2019, IDCamp telah memberikan 108.179 beasiswa belajar coding secara daring kepada talenta digital muda...
dok.tangkapan layar

Ngobrol Bareng Legislator Bahas Peran Generasi Muda di Platform Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 23:20 WIB
PANDEMI covid 19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktifitas di ruang...
Dok. Tokopedia

Bantu Hasilkan Talenta Digital, Tokopedia Academy Hadirkan 18 Program Pelatihan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 23:27 WIB
"Selain mencapai pemerataan pengetahuan melalui teknologi, upaya ini juga ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah memenuhi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya