Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Tak hanya Henri, Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima suap.
Seluruh penanganan perkara korupsi Basarnas diserahkan ke Mabes TNI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melakukan evaluasi terkait kebijakan penempatan perwira TNI di jabatan-jabatan publik.
Sejumlah mantan petinggi TNI dan Polri hadir dalam ajang tersebut. Diantaranya Andika Perkasa, Bernard Kent Sondakh, Agus Supriatna, Suroyo Bimantoro, Roemanhadi, dan Da’i Bachtiar.
"Kalau ada perwira TNI yang kemudian menduduki jabatan sipil maka dia harus alih fungsi menjadi ASN."
Rangkaian kegiatan Bakti Dasawarsa digelar dengan tema Sinergisitas pengabdian untuk Indonesia.
Presiden Joko Widodo menegaskan akan melakukan evaluasi terkait kebijakan penempatan perwira TNI di jabatan-jabatan publik.
Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan yang menyuap Kepala Basarnas akan menyerahkan diri ke KPK didampingi kuasa hukumnya Juniver Girsang.
Presiden Joko Widodo diminta mrespon penanuliran penetapan kepala basarnas sebagai tersangka oleh KPK.
Pejabat KPK yang mengumumkan OTT di Basarnas mendapatkan teror karangan bunga di rumahnya.
Firli membantah tidak ada koordinasi dengan TNI. Pasalnya Mabes TNI sudah dilibatkan dalam gelar perkara kasus Basarnas.
Firli Bahuri berharap penuntasan kasus rasuah Basarnas tidak berhenti di satu titik.
“Pimpinan KPK amatir dalam kasus ini, langkah TNI juga keliru datang ke KPK, pimpinan KPK yang audiensi ke Puspom TNI juga keliru. Panglima TNI juga tak boleh diam,”
Pasal 47 UU TNI dengan tegas mengatur bahwa prajurit aktif datang dan ditempatkan di Basarnas harus tunduk pada ketentuan administrasi, tunduk pada hukum pengawasan di kementerian/lembaga.
Mahfud menjelaskan penetapan tersangka Henri dalam kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak perlu diperdebatkan.
Pernyataan Firli dinilai telat. Selaku pimpinan KPK, Firli seharusnya mengambil tanggung jawab penuh.
KPK seharusnya tidak takut menegakan hukum karena memiliki bukti yang kuat.
Asrul Sani berharap bukan hanya sipil yang dipidanakan dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas.
Komisi I DPR menilai kasus yang menjerat prajurit TNI aktif harus diserahkan ke Puspom TNI.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyudahi kisruh perdebatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan TNI terkait OTT suap di Basarnas
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved