Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan pentingnya sinergi antaraparat keamanan pada masa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Personel TNI maupun Polri harus ditempatkan di titik-titik strategis guna meningkatkan kewaspadaan dan mencegah potensi gangguan atau ancaman.
Tidak hanya aparat keamanan, tenaga kesehatan juga harus disiagkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya petugas yang kelelahan.
"Kita harus semakin mematangkan persiapan dalam mendeteksi dan mengantisipasi segala kemungkinan ancaman maupun tantangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Bersama kita perkuat sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai bentuk komitmen mewujudkan Sukses Jakarta untuk Indonesia," ujar Heru dalam rapat koordinasi optimalisasi kesiapan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah hukum Polda Metro Jaya di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Baca juga: Catat! Jadwal Pencairan dan Besaran Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024
Ia juga mengimbau agar koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta instansi terkait lainnya terus diperkuat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berkomitmen membantu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara dengan menyediakan sejumlah fasilitas pendukung seperti penyediaan gedung sekretariat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan/kecamatan, gudang logistik dan tempat rekapitulasi suara, jaringan internet di 44 tempat rekapitulasi suara, serta dukungan tenaga pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik.
Baca juga: PKS: Pemilu Bukan Sekadar Pertarungan Kekuasaan
"Upaya ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat. Tentunya, turut mencegah potensi kecurangan maupun gangguan lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Jakarta," ucapnya. (Z-11)
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved