Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan pentingnya sinergi antaraparat keamanan pada masa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Personel TNI maupun Polri harus ditempatkan di titik-titik strategis guna meningkatkan kewaspadaan dan mencegah potensi gangguan atau ancaman.
Tidak hanya aparat keamanan, tenaga kesehatan juga harus disiagkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya petugas yang kelelahan.
"Kita harus semakin mematangkan persiapan dalam mendeteksi dan mengantisipasi segala kemungkinan ancaman maupun tantangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Bersama kita perkuat sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai bentuk komitmen mewujudkan Sukses Jakarta untuk Indonesia," ujar Heru dalam rapat koordinasi optimalisasi kesiapan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah hukum Polda Metro Jaya di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Baca juga: Catat! Jadwal Pencairan dan Besaran Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024
Ia juga mengimbau agar koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta instansi terkait lainnya terus diperkuat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berkomitmen membantu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara dengan menyediakan sejumlah fasilitas pendukung seperti penyediaan gedung sekretariat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan/kecamatan, gudang logistik dan tempat rekapitulasi suara, jaringan internet di 44 tempat rekapitulasi suara, serta dukungan tenaga pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik.
Baca juga: PKS: Pemilu Bukan Sekadar Pertarungan Kekuasaan
"Upaya ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat. Tentunya, turut mencegah potensi kecurangan maupun gangguan lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Jakarta," ucapnya. (Z-11)
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Boni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini.
Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perawatan medis terbaik dari negara.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved