PKS: Pemilu Bukan Sekadar Pertarungan Kekuasaan

KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi bukan sekadar pertarungan kekuasaan, melainkan juga pendidikan tentang etika dan kenegarawanan.

"Paling baik presiden itu menjadi guru bangsa dan netral. Kalau mengajukan cuti kepada diri sendiri selaku presiden, secara etika tidak pas," kata Mardani seperti dilansir dari Antara, Senin (29/1).

Dia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye pada Pemilu 2024. "Memang secara hukum demikian, tapi presiden itu levelnya bukan hukum lagi melainkan levelnya negarawan dan etika," katanya.

Baca juga: Sosialisasi Pemilu 2024 belum Jangkau Kelompok Penyandang Disabilitas

Menurut dia, bila prinsip-prinsip etika demokrasi ditabrak, maka akan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Mardani mengatakan bahwa pejabat negara, termasuk presiden memang diperkenankan cuti saat melakukan kampanye, namun akan sulit membedakan apakah pejabat itu menggunakan fasilitas negara atau tidak.

"Misalnya presiden, tidak mungkin kalau presiden cuti tidak dilekatkan dengan Paspampres, karena itu memang wajib," katanya.

Dia mengatakan bahwa Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dibiayai oleh negara. "Menteri juga akan seperti itu nantinya," kata caleg DPR RI Dapil Jakarta 1 (Jakarta Timur) itu.

Baca juga: Prabowo Terus Terang Dirinya Bagian Tim Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. "Ya nanti dilihat," ujar Jokowi. (Z-6)