Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Advokasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Mahretta Maha berpendapat sosialisasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang dilakukan penyelenggara pemilu belum menjangkau kelompok penyandang disabilitas secara maksimal.
Ia menyayangkan penyelenggara pemilu yang tidak melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi.
Menurut Mahretta, lembaga penyelenggara pemilu masih menggunakan perantara atau pendamping yang dapat berkomunikasi dengan kelompok disabilitas. Padahal, kalangan disabilitas sendiri perlu diajak menjadi penyambung lidah bagi komunitas disabilitas yang lebih luas.
Baca juga : Batasan Kampanye bukan Sekadar Ajakan
"Tidak bisa bicara disabilitas kalau tidak ngomong langsung dengan disabilitas. Personal experience penting," kata Maharetta dalam diskusi bertajuk Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif, di Jakarta, Kamis (27/7).
Menurutnya, penyelenggara pemilu dapat melibatkan kelompok disabilitas sebagai relawan. Sebagai relawan, kelompok disabilitas dapat menyosialisasikan tahapan pemilu ke komunitasnya lebih luas.
Baca juga : Golkar dan PDI-P Bentuk Tim Teknis untuk Penjajakan Kerja Sama di Pilpres 2024
"Karena kita enggak bisa jangkau semua orang dengan berbagai kebutuhan. Relawan ini lebih paham," terang Maharetta.
Ia berpendapat penyelenggaraan Pemilu 2024 mengalami kemunduran terkait pendekatan penyelenggara pemilu terhadap kelompok disabilitas. Sebab, masih banyak pemilih disabilitas yang belum tahu mengenai kegiatan Pemilu 2024, termasuk jadwal hari pemungutan suara.
"Ketika kami tanya teman disabilitas, mereka enggak paham, enggak tahu mau pemilu," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota sekaligus Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut, pemilih difabel yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 1.101.178 jiwa. Angka itu hanya 0,54% dari 204.807.222 total pemilih. (Z-5)
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved