Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SEKRETARIS Advokasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Mahretta Maha berpendapat sosialisasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang dilakukan penyelenggara pemilu belum menjangkau kelompok penyandang disabilitas secara maksimal.
Ia menyayangkan penyelenggara pemilu yang tidak melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi.
Menurut Mahretta, lembaga penyelenggara pemilu masih menggunakan perantara atau pendamping yang dapat berkomunikasi dengan kelompok disabilitas. Padahal, kalangan disabilitas sendiri perlu diajak menjadi penyambung lidah bagi komunitas disabilitas yang lebih luas.
Baca juga : Batasan Kampanye bukan Sekadar Ajakan
"Tidak bisa bicara disabilitas kalau tidak ngomong langsung dengan disabilitas. Personal experience penting," kata Maharetta dalam diskusi bertajuk Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif, di Jakarta, Kamis (27/7).
Menurutnya, penyelenggara pemilu dapat melibatkan kelompok disabilitas sebagai relawan. Sebagai relawan, kelompok disabilitas dapat menyosialisasikan tahapan pemilu ke komunitasnya lebih luas.
Baca juga : Golkar dan PDI-P Bentuk Tim Teknis untuk Penjajakan Kerja Sama di Pilpres 2024
"Karena kita enggak bisa jangkau semua orang dengan berbagai kebutuhan. Relawan ini lebih paham," terang Maharetta.
Ia berpendapat penyelenggaraan Pemilu 2024 mengalami kemunduran terkait pendekatan penyelenggara pemilu terhadap kelompok disabilitas. Sebab, masih banyak pemilih disabilitas yang belum tahu mengenai kegiatan Pemilu 2024, termasuk jadwal hari pemungutan suara.
"Ketika kami tanya teman disabilitas, mereka enggak paham, enggak tahu mau pemilu," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota sekaligus Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut, pemilih difabel yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 1.101.178 jiwa. Angka itu hanya 0,54% dari 204.807.222 total pemilih. (Z-5)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved