Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SILATURAHMI kebangsaan antara Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berlangsung hari ini, Kamis (27/7). Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Airlangga di Jalan Tirtayasa Raya Nomor 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ditemui usai pertemuan, Airlangga dan Puan menyatakan bahwa Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat membentuk tim teknis untuk melakukan penjajakan antara dua partai tersebut menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Selama ini partai Golkar dan PDI-P telah bersama sama di pemerintahan pak Jokowi-Ma'ruf. Bersama ibu Puan saya juga pernah bersama-sama di parlemen, sama-sama di kabinet dan tentunya sudah saling mengetahui," kata Airlangga usai pertemuan.
Baca juga: PDIP Mengakui Puan Maharani Bakal Temui Airlangga Hartarto Hari Ini
"Karena itu, banyak hal yang perlu dibahas (terkait kesepahaman Golkar dan PDIP) dan tentunya tadi disepakati bahwa hal yang sifatnya teknis perlu dibangun, dan dari partai Golkar sudah membentuk tim teknis dan juga nanti dari PDIP kami persilakan membentuk (Tim teknis). Dari Golkar nanti akan dipimpin sodara Melchias Marcus Mekeng," tuturnya.
Dijelaskan Airlangga, kendati Golkar dan PDI-P baru terlihat bertemu, namun sejatinya pertemuan antara dirinya dan Puan pernah terjadi di beberapa waktu sebelumnya, termasuk pada kegiatan Harla PKB di Solo beberapa waktu lalu. Dia pun mengisyaratkan bahwa Golkar dan PDIP sudah memiliki beberapa kesamaan menuju Pilpres 2024.
Baca juga: Godok 5 Nama Terkuat, PDIP akan Umumkan Cawapres Ganjar pada 4 November
"Dalam pembahasan tadi secara mendalam panjang kami akan terus dan sudah banyak titik temunya, terutama untuk menuju dan membangun indonesia yang sejahtera, aman, adil dan juga makmur dan juga Indonesia yang bersatu," sebut Airlangga.
Sementara itu, Puan mengatakan bahwa pertemuan ini menegaskan bahwa Golkar dan PDI-P siap melakukan penjajakan lebih dalam menuju Pilpres 2024. Dijelaskan Puan nantinya tim teknis akan menjadi jembatan pemersatu antara Golkar dan PDI-P.
"Melalui tim teknis, jadi kebersamaan antara partai Golkar dan PDI-P itu InshaAllah dimulai dari hari ini. Jadi hari ini sudah mulai terjalin kebersamaan, artinya tanda bahwa kami punya hati yang sama," ujar Puan.
"Dari tim teknis. Itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya, sehingga kami (Golkar dan PDIP) nantinya InshaAllah bisa bersama-sama," tegasnya.
Puan dan Airlangga pun berharap tim teknis dapat segera bekerja dan segera mengumumkan hasil dari penjajakan ini dalam waktu yang tidak lama lagi. (Rif/Z-7)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Status bebas bersyarat sampai 2029 yang diputuskan akan menghambat Setnov untuk beraktivitas.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Tidak ada alasan mendesak untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilai masih mumpuni.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved