Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLDA Metro Jaya melaksanakan apel gelar pasukan pengecekan petugas bantuan kendali operasi (BKO) pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan anggota dan perlengkapan menjelang hari pemungutan suara Rabu (14/2).
"Pada kesempatan pagi hari ini yang mana pengecekan personel merupakan langkah awal kesiapan kita dlm rangka pengamanan pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 14 Februari 2024 nanti," kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (30/1).
Wakapolda mengatakan tidak semua personel mempunyai pengalaman yang cukup dalam melakukan pengamanan Pemilu. Oleh karena itu, kata dia, perlu pengecekan baik kesiapan personel maupun kebutuhan, seperti pakaian hingga logistik pangan.
Baca juga: 11 Ribu Polisi Disiapkan untuk Amankan TPS Pemilu 2024 di DKI Jakarta
"Serta kita lakukan bagaimana cara bertindak bagaimana personel pengamanan di lokasi TPS," ungkap Suyudi.
Jenderal bintang satu ini mengingatkan kepada seluruh personel yang senior untuk tidak meremehkan situasi, tidak terlena dan melaksanakan tugas sesuai pembagian yang sudah diberikan. Sehingga, kehadiran polisi di setiap lokasi terlihat oleh masyarakat dan dapat mengamankan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai dalam situasi yang aman dan kondusif.
"Kita juga perlu mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sebelum, pada saat, dan setelah perhitungan suara dilakukan. Segeralah laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan jika terjadi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan atau excessive power," ujarnya.
Lebih lanjut, Suyudi mengimbau perosnel untuk koordinasi dan kolaborasi dengan TNI, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat. Koordinasi dinilai sangat diperlukan pada aplikasi pengamanan di lapangan guna meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS.
"Analisa dan mapping TPS tempat kita bertugas. Pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS tersebut. Koordinasi selalu demgan petugas di TPS, jagan lakukan langkah-langkah yang kontraproduktif, yang dapat menyudutkan institusi," ucapnya.
Baca juga: Polri Amankan 12 Titik Pemilu 2024 di Luar Negeri
Kemudian, dia meminta seluruh personel yang bertugas untuk menjaga netralitas Polri dengan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan Korps Bhayangkara terhadap keberpihakan ke salah satu pasangan calon (paslon) atau partai politik (parpol). Lalu, dia juga meminta jajaran menghindari tempat yang merupakan bagaian dari unsur pemenangan salah satu paslon.
"Cermati di mana anggota sekalian menginap atau sekedar duduk minum kopi dan jangan bicara yang mengarahkan dukungan atau menjatuhkan elektabilitas salah satu paslon atau parpol," pungkasnya.
Total ada 11.385 personel dikerahkan ke 12 polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ribuan pesonel itu akan mengamankan setidaknya 65.495 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di kelurahan-kelurahan di Jakarta dan sekitarnya. (Medcom/Z-6)
TPUA meminta agar forum gelar perkara turut melibatkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan pelapor utama Rismon Hasiholan Sianipar.
Roy mengaku tidak mangkir dari panggilan tersebut. Karena, ia tidak menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Polda Metro Jaya menyelidiki kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sudah 49 saksi diperiksa
Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
DIREKTORAT Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus illegal access dan pemalsuan dokumen elektronik dengan modus SMS blasting yang dikendalikan warga negara Malaysia
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved