Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
AHLI digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya. Tak hanya Rismon, dua terlapor lainnya juga memenuhi panggilan pemeriksaan.
Keduanya mengaku berprofesi sebagai jurnalis, yakni Mikhael Sinaga dan Nurdian Noviansyah Susilo. Mereka akan diperiksa oleh Penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Kedatangan para saksi terlapor ini didampingi oleh kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin. Kemudian, ada pula mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan pakar hukum tata negara Refli Harun.
Rismon mengaku siap diperiksa dan akan menunjukkan buku yang ia buat, berjudul Jokowi's White Paper ke penyidik saat pemeriksaan. Buku setebal 700 halaman yang akan diluncurkan pada 27 Agustus 2025 itu, disebut tidak berisi keterangan-keterangan tanpa dasar.
"Apalagi dituduh untuk kebencian maupun apa namanya, kebohongan. Di sini sangat-sangat teknis yang kami tulis ya, bertiga dan itu membantah kesimpulan dari Dirtipidum, bahwa ijazah Joko Widodo itu identik," kata Rismon di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).
Rismon menyebut dalam buku bersampul putih itu, pihaknya menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak identik dengan ijazah-ijazah lainnya, terutama ijazah Frono Jiwo, salah satu alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) atau teman seangkatan Jokowi. Bantahan yang dituliskan berdasarkan metode forensik yang telah dilakukan.
"Dan ini di dalamnya ada kode program ya, kode program bisa direkonstruksi, bisa diuji ya, di challenge, didiskusikan oleh mereka yang punya kemampuan untuk itu," ujar Rismon.
Rismon mengaku akan membuktikan kepada penyidik, bahwa ia dan terlapor lainnya punya dasar untuk membantah kesimpulan dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Yakni, menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah pembanding.
Rismon telah masuk ke dalam ruang pemeriksaan Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini dalam tahap penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti.
Sebelumnya, Polda Metro telah memeriksa pakar telematika yang juga mantan Menpora Roy Suryo; pengacara Kurnia Tri Royani, Wakil Ketua Umum TPUA Rizal Fadillah, dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa.
Polda Metro Jaya mulanya menyelidiki enam laporan polisi. Sebanyak, dua laporan telah dicabut pelapor. Sementara itu, empat laporan lainnya telah naik ke tahap penyidikan. Dari empat laporan itu, salah satunya dibuat oleh Jokowi.
Kini, polisi tengah mencari dua alat bukti untuk penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus ini atas dugaan penghasutan di muka umum dan pencemaran nama baik, sesuai Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan atau Pasal 28 ayat 3 jo Pasal 45A ayat 3 UU ITE. (Yon/P-2)
Ilham Pradipta ditemukan tewas oleh seorang warga saat menggembalakan hewan ternak di Desa Naga Sari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8) pagi.
Pendalaman yang sedang dilakukan jajaran BRI berkaitan dengan melihat sebab, apakah itu terkait dengan upaya penagihan atau hal lainnya.
Korban merupakan dua karyawan Universitas Pancasila, berinisal RZ dan DF. Kasusnya telah bergulir 19 bulan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengapresiasi pengungkapan sindikat peredaran narkoba jaringan internasional dengan menyita 516 kg sabu oleh Polda Metro Jaya.
Akibat peristiwa tersebut, dua remaja berinisial AR dan RM mengalami luka tembak serius dan kini tengah mendapatkan perawatan medis.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti.
Proses hukum juga menjadi cerminan bagaimana setiap pihak menyampaikan keyakinannya kepada publik, bukan hanya soal materi perkara semata.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved