Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai faktor cuaca yang berakibat pada kenaikan harga barang/jasa. Hal itu untuk menekan inflasi dalam negeri yang bisa dipengaruhi karena adanya cuaca ekstrem.
“Mudah-mudahan tidak ada La Nina maupun El Nino, El Nino kemarau berkepanjangan yang memicu kebakaran hutan lahan. La Nina adalah uap air yang berlebihan, hujan yang berlebihan sehingga mengakibatkan banjir longsor dan lain-lain,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (30/1).
Mendagri menjelaskan, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada bulan Januari hingga April masih tetap berada di musim penghujan. Kemudian awal bulan Mei sampai September akan memasuki musim kemarau, dan antara bulan Oktober sampai Desember akan memasuki musim penghujan kembali. “Jadi ini polanya pola yang mirip dengan reguler season,” terangnya.
Baca juga: BNPB Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem
Guna mengantisipasi hal tersebut, Mendagri meminta Pemda untuk menjalin kerja sama dengan para stakeholder terkait, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aset yang dimiliki TNI baik di laut maupun udara, bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk membantu distribusi logistik akibat cuaca yang buruk.
“Kita mohon dukungan dari TNI terutama untuk menghadapi cuaca, beberapa daerah yang mungkin ombak besar karena hujan dan lain-lain saat ini, ini memerlukan mungkin dukungan kalau kapal komersial dan milik pemerintah masyarakat kurang bisa untuk mempercepat distribusi transportasi logistik,” jelasnya.
Mendagri menambahkan, aset TNI seperti kapal Angkatan Laut (AL) bisa digunakan untuk membantu daerah-daerah terdampak inflasi akibat kelangkaan pangan. Ini terjadi terutama di daerah-daerah atau pulau-pulau terpencil yang komoditasnya mengalami kenaikan harga karena sulitnya distribusi.
“Saya kira ini tiga peran penting dari TNI, selain inisiatif sendiri, kerja sama dengan instansi terkait, dan yang ketiga adalah membantu dengan pemda untuk masalah distribusi di daerah-daerah yang kesulitan karena masalah cuaca,” ujarnya.
Baca juga: Awas, Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi Melanda Jateng
Di sisi lain, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menjadi perhatian di tingkat nasional terdiri dari bawang putih, beras, telur ayam ras, dan jagung. Adapun di masing-masing daerah memiliki kondisi spesifik kenaikannya sendiri di komoditas tertentu. Mendagri tak henti-hentinya mengingatkan Pemda untuk melakukan pengecekan ke lapangan.
“Jadi setiap daerah agar mengecek masing-masing dan kita akan cek juga apa yang dikerjakan daerah. Setiap rapat ini jangan selesai-selesai saja, tapi follow up, nanti kita akan terus lakukan evaluasi daerah mana yang trennya stabil terus naik, artinya naik terus di atas nasional pasti akan menjadi perhatian bagi kita. Tapi kalau ada upaya-upaya untuk menurunkan pasti juga akan ketahuan,” pungkasnya. (Z-6)
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Hingga semester I 2025, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved