Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai faktor cuaca yang berakibat pada kenaikan harga barang/jasa. Hal itu untuk menekan inflasi dalam negeri yang bisa dipengaruhi karena adanya cuaca ekstrem.
“Mudah-mudahan tidak ada La Nina maupun El Nino, El Nino kemarau berkepanjangan yang memicu kebakaran hutan lahan. La Nina adalah uap air yang berlebihan, hujan yang berlebihan sehingga mengakibatkan banjir longsor dan lain-lain,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (30/1).
Mendagri menjelaskan, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada bulan Januari hingga April masih tetap berada di musim penghujan. Kemudian awal bulan Mei sampai September akan memasuki musim kemarau, dan antara bulan Oktober sampai Desember akan memasuki musim penghujan kembali. “Jadi ini polanya pola yang mirip dengan reguler season,” terangnya.
Baca juga: BNPB Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem
Guna mengantisipasi hal tersebut, Mendagri meminta Pemda untuk menjalin kerja sama dengan para stakeholder terkait, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aset yang dimiliki TNI baik di laut maupun udara, bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk membantu distribusi logistik akibat cuaca yang buruk.
“Kita mohon dukungan dari TNI terutama untuk menghadapi cuaca, beberapa daerah yang mungkin ombak besar karena hujan dan lain-lain saat ini, ini memerlukan mungkin dukungan kalau kapal komersial dan milik pemerintah masyarakat kurang bisa untuk mempercepat distribusi transportasi logistik,” jelasnya.
Mendagri menambahkan, aset TNI seperti kapal Angkatan Laut (AL) bisa digunakan untuk membantu daerah-daerah terdampak inflasi akibat kelangkaan pangan. Ini terjadi terutama di daerah-daerah atau pulau-pulau terpencil yang komoditasnya mengalami kenaikan harga karena sulitnya distribusi.
“Saya kira ini tiga peran penting dari TNI, selain inisiatif sendiri, kerja sama dengan instansi terkait, dan yang ketiga adalah membantu dengan pemda untuk masalah distribusi di daerah-daerah yang kesulitan karena masalah cuaca,” ujarnya.
Baca juga: Awas, Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi Melanda Jateng
Di sisi lain, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menjadi perhatian di tingkat nasional terdiri dari bawang putih, beras, telur ayam ras, dan jagung. Adapun di masing-masing daerah memiliki kondisi spesifik kenaikannya sendiri di komoditas tertentu. Mendagri tak henti-hentinya mengingatkan Pemda untuk melakukan pengecekan ke lapangan.
“Jadi setiap daerah agar mengecek masing-masing dan kita akan cek juga apa yang dikerjakan daerah. Setiap rapat ini jangan selesai-selesai saja, tapi follow up, nanti kita akan terus lakukan evaluasi daerah mana yang trennya stabil terus naik, artinya naik terus di atas nasional pasti akan menjadi perhatian bagi kita. Tapi kalau ada upaya-upaya untuk menurunkan pasti juga akan ketahuan,” pungkasnya. (Z-6)
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan polemik empat pulau Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) bermula pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved