Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PANGLIMA Kodam (Pangdam) I Bukit Barisan dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap kegiatan industri hulu migas di Provinsi Sumut. Sebab hulu migas merupakan proyek strategis nasional (PSN) untuk ketahanan energi nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen (TNI) Mochammad Hasan dan Kapolda Sumut Irjen (Pol) Agung Setya, secara terpisah saat menerima kunjungan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Provinsi Sumut.
Rombongan dipimpin oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko bersama Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Kurnia Chairi dan didampingi oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Perwakilan Sumatra bagian Utara, Rikky Rahmat Firdaus.
Baca juga: Kapolri Evaluasi Lokasi Seluruh Objek Vital
Sementara dari KKKS dihadiri VP HCS & GPA Energi Mega Persada (EMP) dan Reno Ranendra, VP SCM EMP Iwan Kristiantono, GM EMP Gebang Limited Resha Ramadian, GM PT EMP Tonga Nita Apriyani, Field Manager Pertamina Rantau Field, Despredi Akbar dan HSSE Manager Bukit Energy Bahorok Pte Ltd, Viqi Kurniawan serta sejumlah pekerja KKKS lainnya.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko memaparkan tentang rencana dan program kerja dari KKKS di Sumut, baik tentang pengadaan lahan, pencurian aset perusahaan maupun pengeboran sumur migas baru.
“Kami berharap dukungan dari semua pihak, khususnya dari Bapak-bapak pimpinan TNI dan Polri untuk bersama-sama berkolaborasi dengan KKKS menjaga aset perusahaan yang notabene juga merupakan aset negara,” kata Rudi Satwiko.
Baca juga: SKK Migas: Total Investasi PSN Hulu Migas Capai Rp702 T
GM EMP Gebang Limited Resha Ramadian mengatakan, lazimnya kegiatan pengeboran sumur migas baru, EMP Gebang Limited akan melakukan pekerjaan persiapan pengeboran atau Drilling Site Preparation (DSP) dengan melakukan perbaikan akses jalan dan jembatan, pembangunan staging area, serta membangun wellpad atau lokasi untuk menara pengeboran.
“Untuk akses jalan yang diperbaiki sepanjang 17 Kilometer dari Kantor Kecamatan Tanjung Pura menuju lokasi pengeboran Sumur SCGD-01 dan SCGD-02 di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Sumatra Utara, ” kata Resha.
Dikatakan Resha, pihaknya juga akan memperbaiki dan membangun jembatan baru di 11 titik menuju lokasi pengeboran. “Dengan perbaikan akses jalan tersebut, nantinya kendaraan berat bisa melintas di sana dengan aman.
Baca juga: Temuan Gas Bumi Raksasa, SKK Migas Lakukan Percepatan Proses Produksi
"Selain itu masyarakat pengguna jalan juga akan lebih nyaman dan bisa mempersingkat waktu tempuh dari satu jam menjadi 30 menit perjalanan,” katanya.
Begitu pula dengan rencana kegiatan perbaikan jembatan dan pembangunan jembatan baru. Di mana dengan perbaikan tersebut akan memperpanjang usia pakai jembatan serta aman dilalui kendaraan berat.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen (TNI) Mochammad Hasan menyatakan dukungannya pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan tersebut.
“Sehingga nanti masyarakat bisa melihat langsung karya bakti TNI di tengah masyarakat,” kata Pangdam.
Baca juga: Jokowi Perintahkan Audit Semua Objek Vital Berisiko Tinggi
Hal senada juga disampaikan Kapolda Sumut Irjen (Pol) Agung Setya. Dikatakannya, Polri dan perusahaan hulu migas harus terus sinergi untuk menjaga keamanan obyek vital nasional.
“Caranya dengan membuat suatu ekosistem pengamanan dan keamanan yg efektif dan efisien, baik untuk perusahaan, stakeholder dan masyarakat,” katanya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, sinergi antara SKK Migas, KKKS, TNI dan Polri harus terus dijaga agar eksplorasi dan eksploitasi di Sumbagut tetap terjaga dan produksi migas tidak terganggu.
“Ini penting, untuk keberlanjutan ketahanan energi dan kebutuhan energi secara nasional dan mengejar program 1 Juta Barel (BOPD) dan 12 Miliar Kaki kubik gas (BSCFD) di tahun 2030,” kata Rikky dalam keterangan Kamis (25/1/2024). (RO/S-4)
Sandi menegaskan Polri akan berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui Kamtibmas.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar pengelola objek vital strategis bisa maksimal menerapkan standar minimum pengamanan.
PLTU Batang, Jawa Tengah, yang dikelola PT Anugerah Samudra Madanindo (ASM), telah ditetapkan sebagai objek vital nasional (Obvitnas) oleh Kementerian ESDM.
Leonardo menyoroti bahwa infrastruktur kritis, seperti sistem energi, telekomunikasi, dan layanan publik, adalah target utama serangan siber.
Keamanan fasilitas pelabuhan merupakan aspek krusial menjaga kelancara operasional serta melindungi aset negara
MONUMEN Nasional (Monas) masih melanjutkan penerapan pembatasan jam operasional yang dibuka hanya sampai pukul 16.00 WIB. Salah satu alasanya yakni Monas bukan hanya destinasi wisata,
PRAKTISI minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah menetapkan harga elpiji 3 kilogram (kg) menjadi satu harga nasional tidak serta-merta menjamin hilangnya kecurangan.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
PHE ONWJ mengirim topside Anjungan OOA, berbobot 530 metrik ton, dari lokasi fabrikasi Proyek Pengembangan Lapangan OO-OX, Kepulauan Riau.
Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024. Itu tercermin dari total laba bersih yang mencapai US$817,6 juta atau setara Rp13,4 triliun di 2024.
PEMERINTAH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang menyatakan keberadaan potensi migas di 4 pulau yang baru-baru ini ditetapkan masuk wilayah administratif Aceh.
GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, memastikan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara ternyata mengandung potensi minyak dan gas (migas)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved