Kesuksesan Pemberantasan Premanisme Bisa Dorong Laju Investasi

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) terus berupaya memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, terutama upaya mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Itu dengan memastikan jalur keamanan transportasi dan logistik, serta menekan dan memberantas premanisme.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengemukakan keamanan jalur transportasi dan logistik, arus barang dan jasa yang lancar adalah tulang punggung perekonomian. "Gangguan pada jalur distribusi sekecil apapun pada jalur distribusi dapat berdampak domino menaikkan biaya logistik, memperlambat perputaran modal, dan melemahkan daya saing," kata Irjen Pol Sandi Nugroho dalam sambutan tertulis yang disampaikan Karopenmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam Dialog Publik di Hotel Grand Dhika, Jakarta, Selasa (27/5).

Langkah Polri?

Sementara premanisne diakuinya merupakan momok dunia usaha, menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, dan mengikis kepercayaan investor. Untuk itu, Sandi menegaskan Polri akan berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui Kamtibmas.

Baca juga : Polri Komit Tindak Tegas Aksi Premanisme Berkedok Ormas

Pada kesempatan sama, Direktur Pertahanan Keamanan Bappenas Erik Armundito sebelumnya mengakui, betapapun rencana pertumbuhan ekonomi yang disiapkan pemerintah syarat utamanya adalah Indonesia harus aman, baik dari gangguan di dalam maupun di luar negeri.

Antisipasi Ketidakpastian?

Sementara ekonom senior Tauhid Ahmad mengingatkan perlunya pemerintah mengantisipasi ketidak pastian ekonomi dunia akibat politik tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berpotensi menciptakan banyak pengangguran karena efek PHK perusahaan-perusahaan besar.

"Kalau pemerintah bisa menyediakan banyak lapangan kerja, pengangguran bisa dikurangi, sehingga premanisme bisa ditekan," tuturnya.

Baca juga : Ormas dan Premanisme Berpotensi Ganggu Iklim Investasi di Indonesia

Objek Vital?

Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Baharkam Polri Brigjen Suhendri menyoroti minimnya objek vital nasional yang menerapkan sistem pengamanan yang dibangun Polri.

"Dari 1970 objek vital nasional tidak lebih 4% yang memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar Polri," ungkap Suhendri seraya menambahkan betapa riskannya pengamanan objek vital nasional.

Jumlah Kasus?

Kombes Dony  Alexander dari Bareskrim Polri mengemukakan, sejak dilaksanakan operasi 1 Mei, ada 1054 kasus premanisme dan 2307 non TO yang ditangani Polri. Dari jumlah itu ada 3210 orang ditetapkan sebagai tersangka premanisme dab 4999 tersangka non TO.

"Kita minta jaksa dan hakim memberikan tuntutan dan vonis maksimal agar bisa memberikan efek jera, dan memberikan dampak maksimal pada ekonomi nasional," tutur Donny.

Meski demikian diakui semua narasumber dalam Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri itu, bahwa tugas menciptakan iklim usaha yang aman dan nyaman tidak bisa dibebankan pada Polri saja. Tapi harus menjadi sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan ekonomi nasional. (Cah/P-3)