Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Rustiawan menyarankan agar detonator sisa tersebut ditenggelamkan ke dasar laut untuk mempercepat proses disfungsi.
Para pekerja, sambungnya, tidak pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang tersertifikasi mengenai pemusnahan amunisi.
Beleid dari Presiden itu memastikan adanya keamanan dan kenyamanan untuk jaksa selama bekerja. Dia yakin pelaksanaan tugas para penuntut umum bisa menjadi lebih baik.
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa oleh TNI dan Polri dicabut
Selain melegitimasi pelindungan jaksa oleh personel TNI, perpres baru itu juga mengatur pelindungan dari Polri untuk anggota keluarga jaksa
ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan berharap pengamanan TNI dan Polri kepada Jaksa yang diatur dalam Perpres 66/2025 tentang Perlindungan Jaksa tidak berlaku permanen
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.
Setelah menerima laporan, polisi akan bergerak cepat ke lokasi untuk menindak aksi premanisme.
TNI merupakan institusi yang lahir dari semangat perjuangan bangsa Indonesia. Hingga saat ini TNI adalah kekuatan pertahanan utama yang memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi kebijakan pengamanan kantor kejaksaan di daerah oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)
pengamanan oleh personel TNI dimungkinkan karena dianggap sebagai objek vital nasional. Namun, Keppres No.63/2004 yang diteken Megawati Soekarnoputri menyebut pengamanan dilakukan Polri
KOMISI Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyelidiki insiden ledakan amunisi kedaluwarsa yang terjadi saat di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
TNI memastikan situasi di enam Desa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah sudah kondusif setelah terjadi kontak senjata dengan anggota kelompok separatis OPM.
Pengamanan penggeledahan oleh TNI bisa dilakukan jika adanya ancaman menyerang penyidik Kejagung.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman menyatakan proses investigasi ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut menentukan apakah lokasi itu akan digunakan lagi nantinya
Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi ancaman militer dan nonmiliter.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pengamanan kantor kejaksaan oleh TNI tidak akan mengganggu independensi ataupun hubungan antarlembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan
Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved