Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membantah lima informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi berujung anarkis beberapa waktu lalu.
"Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoaks," kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9).
Freddy menjelaskan, berita hoaks pertama yang dibantah yakni anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yakni Mayor SS yang dituduh jadi peserta aksi demo di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Freddy menjelaskan, SS hanya menjalankan tugasnya mencari informasi tentang aksi demonstrasi.
Berita hoaks ke dua yakni viralnya video yang menunjukkan seorang anggota TNI Pratu Handika Novaldo ditahan oleh polisi karena dituduh terlibat aksi demonstrasi di Sumatera Selatan, Minggu (31/8)
Freddy membantah keterlibatan Handika dalam aksi demo karena prajuritnya itu ditangkap saat sedang ingin mencari makan dan ingin membeli bensin di pom bensin dekat area demonstran.
Selanjutnya, Freddy membantah berita hoaks tentang seorang pria yang mengaku anggota TNI bernama Fajri Buhang di Sumatera Utara, Senin (1/9).
Menurut Freddy, petugas polisi sempat menangkap Fajri saat aksi demo berlangsung. Ketika diperiksa, Fajri mengaku sebagai anggota TNI namun tidak bisa menyebutkan asal satuan kartu tanda anggota.
"Dengan demikian, dipastikan pria tersebut bukanlah anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi," jelas Freddy.
Berita hoaks selanjutnya datang dari Ternate yakni seorang demonstran bernama Pascal Mamangkey ditangkap dan dituduh sebagai anggota TNI yang memprovokasi aksi anarkis, Senin (1/9). Setelah ditelusuri, lanjut Freddy, Pascal hanyalah seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengaku sebagai anggota TNI.
Terakhir yakni informasi hoaks tentang seorang demonstran yang mengaku disuruh anak seorang TNI untuk menyerang Mako Brimob Cikeas. Saat ditelusuri petugas, pria tersebut ternyata hanya mengaku - ngaku disuruh anggota TNI agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas.
Freddy melanjutkan, dirinya sangat menyayangkan berita tersebut viral media sosial dan berhasil membentuk opini masyarakat bahwa TNI merupakan dalang dari kerusuhan.
Dengan adanya jumpa pers ini, diharapkan masyarakat bisa teredukasi dan tidak lagi termakan lima berita hoaks tersebut. (Ant/P-3)
Meta sebagai pemilik platform dianggap tidak berusaha untuk melakukan moderasi konten.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Polisi meluruskan kabar viral pengamen membawa mayat di Tambora, Jakarta Barat. Karung tersebut dipastikan berisi seekor biawak.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved