Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi kebijakan pengamanan kantor kejaksaan di daerah oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)
pengamanan oleh personel TNI dimungkinkan karena dianggap sebagai objek vital nasional. Namun, Keppres No.63/2004 yang diteken Megawati Soekarnoputri menyebut pengamanan dilakukan Polri
KOMISI Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyelidiki insiden ledakan amunisi kedaluwarsa yang terjadi saat di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
TNI memastikan situasi di enam Desa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah sudah kondusif setelah terjadi kontak senjata dengan anggota kelompok separatis OPM.
Pengamanan penggeledahan oleh TNI bisa dilakukan jika adanya ancaman menyerang penyidik Kejagung.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman menyatakan proses investigasi ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut menentukan apakah lokasi itu akan digunakan lagi nantinya
Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi ancaman militer dan nonmiliter.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pengamanan kantor kejaksaan oleh TNI tidak akan mengganggu independensi ataupun hubungan antarlembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan
Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
Ia melanjutkan dalam situasi seperti ini, peran TNI dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kerja Kejaksaan.
TNI dilatih dan dididik untuk berperang, bukan untuk menjaga Kejari dan Kejati.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan hanya soal pengamanan di kantor kejaksaa, Dua pihak sepakat untuk bertukar informasi.
Tragedi ledakan amunisi afkir di Garut menewaskan 13 orang, termasuk 9 warga sipil. TNI AD menyatakan tanggung jawab penuh atas pemakaman korban.
PENUGASAN prajurit TNI untuk mengamankan kantor kejaksaan merupakan satu dari delapan kerja sama antara TNI dan Kejaksaan RI. Kerja sama lainnya yakni pertukaran informasi
Investigasi insiden ledakan maut yang terjadi saat proses pemusnahan amunisi milik TNI Angkatan Darat (AD) di Garut sempat dihentikan sementara
Ledakan amunisi kedaluwarsa yang menewaskan 13 orang di Garut, Jawa Barat, harus menjadi momentum bagi TNI untuk melakukan reformasi mendalam terkait penanganan amunisi.
Korban dari masyarakat sekitar juga akan diserahkan ke keluarga masing-masing setelah mendapat izin dari tim medis.
Empat anggota TNI AD telah berhasil diidentifikasi dan langsung dibawa dari RSUD Pameungpeuk menuju Jakarta menggunakan ambulan sekitar pukul 02.30 WIB.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved