DPR Khawatir Rekrutmen 24 Ribu Prajurit TNI Jadi Pemborosan Anggaran

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.

Oleh penambahan jumlah personel TNI dalam skala besar merupakan kebijakan strategis yang memerlukan perencanaan menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan riil pertahanan negara, anggaran, hingga implikasi terhadap struktur organisasi TNI ke depan.

"Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara," ujar Soleh, melalui keterangannya, Rabu (11/6).

Baca juga : 3 Kali Panglima TNI Berseru, Tegaskan Netralitas Prajurit saat Pemilu 2024

Ia menilai, pembentukan batalyon teritorial pembangunan harus memiliki basis kebutuhan yang jelas, tidak tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

"Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran," tambahnya.

Lebih lanjut, Soleh menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru, agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip good governance.

Baca juga : Kasus Basarnas Diminta Tak Cuma Sipil yang Dipidana

Soleh menyatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan rencana tersebut serta mendorong dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Selain itu, pihaknya akan membahas rencana pembentukan batalyon teritorial pembangunan dan rekruitmen 24 ribu prajurit itu bersama Panglima TNI.

"Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudha  menyampaikan bahwa rekruitmen 24 ribu prajurit bukan untuk kepentingan tempur, tapi akan difokuskan pada kegiatan lain, seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan. (Faj/M-3)