Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Perancangan skenario dilakukan dalam rapat koordinasi antara Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya. Titik-titik pengawasan menjadi pembahasan utama.
Komandan Korem 022/Pantai Timur Kolonel Inf R. Wahyu Sugiarto saat memberikan arahan kepada Prajurit, PNS dan Anggota Persit serta keluarga agar bijak saat mengunggah apapun di media sosial.
SEJUMLAH akademisi dan aktivis mengecam upaya pemerintah melibatkan TNI dalam menangani aksi terorisme.
TNI memastikan pendisiplinan protokol kesehatan tidak melalui pendekatan kekerasan seperti di India
Koalisi menilai RPP itu dapat menganggu sistem penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia (HAM).
Seluruh aparat keamanan tersebut bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dapat kembali ke kawasan Jabodetabek.
Bukan untuk penegakan hukum, namun lebih mengedepankan edukasi masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan
Perpres tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi dan cenderung represif.
"Apabila nanti efektif kita akan gelar, kita perluas lagi, kita lebarkan lagi ke provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain,"
Berikut adalah daftar provinsi, kabupaten dan kota yang akan dijaga 340 ribu pasukan TNI/Polri.
Rencana pendisplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam kapasitas mendukung langkah penegakan hukum."
Laksamana Yudo Margono, adalah Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Madiun, 26 November 1965 yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-33 tahun 1988.
Yudo dilantik menjadi KSAL ke-27 bersama dengan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
Penanganan masalah terorisme akan selalu berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik itu dilakukan kepolisian maupun TNI.
Bakti sosial itu juga merupakan bentuk manunggal TNI dengan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
ISTANA belum juga menerima draf peraturan presiden terkait dengan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.
Karena, longsor tanggul Sungai Dengkeng di Desa Paseban, Bayat, sering terjadi hingga menyebabkan banjir. Tanggul perlu ditanami vertiver dan sementara ini baru sepanjang 250 meter.
Menurut aturan di rancangan perpres, TNI bisa bergerak mandiri dalam menangani terorisme.
Dalam praktik di banyak negara, kata dia, penggabungan antara penegakan hukum dan operasi militer dianggap lumrah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved